Mabur.co– Sebuah video yang memperlihatkan aksi tidak terpuji oknum anggota kepolisian viral di media sosial.
Oknum yang diduga merupakan anggota intel Polres Bantul berinisial S tersebut tertangkap kamera sedang merusak perangkat CCTV.
Aksi ini diduga kuat dilakukan untuk menghilangkan barang bukti sebelum melancarkan aksi pemerasan terhadap seorang pengusaha di Yogyakarta.
Kasus ini menjadi sorotan tajam netizen setelah akun media sosial mengunggah rekaman tersebut pada Senin (23/2/2026) dengan keterangan: “Oknum Polisi Rusak CCTV Tuk Hilangkan Barang Bukti Kasus Pemerasan”.
Dilansir dari X@neVerAIOnely, dugaan pelanggaran hukum ini bermula saat oknum berinisial S tersebut meminta pekerjaan kepada seorang pengusaha.
Namun, alih-alih menjalankan tugas yang diberikan, oknum tersebut justru tidak melaksanakan tanggung jawabnya.
Puncaknya, S diduga melakukan intimidasi dan pemerasan terhadap korban. Tidak tanggung-tanggung, oknum tersebut meminta uang sebesar Rp35 juta yang ditagihkan secara bertahap selama kurun waktu enam bulan.
Pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) tidak membantah adanya insiden memalukan tersebut.
Kabid Humas Polda DIY mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi terkait dugaan pemerasan dan perusakan fasilitas keamanan (CCTV) oleh oknum anggota Polres Bantul.
“Polda DIY membenarkan adanya laporan pemerasan dan perusakan CCTV untuk menghilangkan bukti sebelum melancarkan aksi pemerasan tersebut,” tulis keterangan resmi dari Polda DIY.
Saat ini, oknum S tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda DIY.
Langkah perusakan CCTV dianggap sebagai pemberat kasus karena adanya unsur kesengajaan untuk menghalangi proses penyidikan (obstruction of justice).
Pihak kepolisian menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak anggota yang melanggar kode etik maupun pidana murni.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen kepolisian dalam menjaga integritas personel di wilayah hukum Yogyakarta.
Masyarakat diminta untuk terus mengawal kasus ini agar berjalan transparan dan berkeadilan bagi korban. ***
