Sekarang rakyat kecewa, tapi mari kita berimajinasi secara hipotetis bahwa Rocky Gerung gantikan Gibran sebagai Wakil Presiden Indonesia.
Lanskap politik nasional “akan” mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Rocky, dengan latar belakang sebagai filsuf publik dan intelektual kritis, membawa gaya berpikir yang berbeda dari tradisi politik praktis yang selama ini mendominasi.
Ia adalah sosok yang menempatkan nalar dan kebebasan berpikir secara antagonistik dan agonistik. Kehadirannya di posisi wakil presiden akan mengubah cara negara berkomunikasi dengan rakyat.
Dalam kabinet, ia mungkin akan jadi suara yang menantang arus utama, mendorong setiap kebijakan untuk diuji melalui logika dan argumentasi rasional.
Hal ini bisa perkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga timbulkan ketegangan dengan elite politik yang terbiasa pragmatis.
Rocky mungkin akan menaruh perhatian besar pada reformasi pendidikan dan kebebasan akademik, menjadikan ruang publik sebagai arena diskusi ide, bukan sekadar propaganda kekuasaan.
Ia akan hidupkan kembali tradisi debat intelektual di tingkat nasional, mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap kebijakan negara.
Namun, pendekatan yang terlalu filosofis bisa membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, terutama ketika berhadapan dengan realitas birokrasi dan kepentingan politik yang kompleks.
Dalam hubungan dengan presiden, Rocky yang tidak terikat pada partai politik akan tampil lebih independen, memperkuat sistem checks and balances, dengan “masuk ke telinga Presiden”. Tetapi kemandirian RG juga bisa menjadi sumber isolasi politik, karena ia tidak memiliki basis massa yang kuat.
Di mata dunia, Indonesia mungkin akan tampil sebagai negara yang menghargai kebebasan berpikir dan demokrasi deliberatif, meski gaya bicara Rocky yang lugas bisa menimbulkan tantangan dalam diplomasi formal.
Secara keseluruhan, jika hipotesis diterima maka kehadiran Rocky akan membawa Indonesia ke arah politik yang lebih argumentatif dan reflektif, memperkaya wacana publik dengan nalar, tetapi juga menguji kemampuan sistem presidensil untuk menerima kritik.
