Mabur.co- Badan Gizi Nasional (BGN) berencana akan membentuk satuan khusus yang akan memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melaksanakan proses sertifikasi.
Rencana tersebut sebagai upaya menindaklanjuti berbagai laporan dan kritik dari masyarakat terkait menu makanan mentah diunggah oleh orang tua penerima pada momen ramadan kemarin.
Publik memandang bahwa makanan pada program bergizi gratis sudah seharusnya disajikan siap santap dalam kondisi bersih, agar tidak menimbulkan kasus keracunan yang lebih luas.
Guru Besar Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) UGM, Prof. Sri Raharjo menjeskan, peran krusial lembaga sertifikasi yang akan dibentuk sebaiknya harus independen dan teruji kompetensinya.
Sri Raharjo menyayangkan inisiatif satuan sertifikasi baru ditindak usai serangkaian komplain dan kasus keracunan muncul.
Keterlambatan proses audit ini, tentu kesiapan program MBG masih sangat perlu ditinjau kembali.
Proses tahapan sertifikasi seharusnya menjadi bagian dari prosedur yang harus sudah ada pada saat perencanaan pembangunan unit penyedia.
“Idealnya, jauh sebelum SPPG resmi beroperasi,” katanya, Kamis (2/4/2026).
Sri mengatakan, lembaga sertifikasi yang ideal sebaiknya tidak terafiliasi oleh kepentingan mana pun, sebaliknya lembaga tersebut wajib diisi oleh auditor yang telah dilatih dengan program baku, pelatihan, pengetahuan sesuai aspek yang diujikan, dan melalui uji kompetensi.
Pakar Teknologi Pangan tersebut menuturkan, inkompetensi satuan pemantau atau lembaga sertifikasi justru dapat menyebabkan pembengkakan anggaran dan potensi masalah baru yang dapat muncul.
“Dalam penyediaan makanan itu urusannya tidak selesai dengan ketua, akuntan, dan ahli gizi, di setiap unit SPPG, karena memang fokus mereka hanya di perannya masing-masing, selebihnya operasional.
Sistem yang tidak siap akan menghasilkan hasil sertifikasi yang tidak layak, dan akan memperlambat operasional,” paparnya.
