Mabur.co – Kegaduhan yang ditimbulkan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepertinya telah benar-benar mencapai puncaknya.
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini awalnya ditujukan untuk mengentaskan stunting, sekaligus menjamin gizi anak-anak Indonesia tercukupi.
Namun kenyataannya, selama setahun terakhir ini, MBG justru berkembang jadi sarang korupsi bersifat TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) yang dilakukan sendiri oleh pemerintah.
Dalam hal gizi pun, MBG semakin tidak bergizi, karena makanan yang diberikan cenderung bersifat basi/kedaluwarsa, yang kemudian “dibungkus” menjadi makanan yang seolah-olah layak dikonsumsi.
Terkait kata “gratis” pun, program ini juga sepenuhnya tidak gratis, karena pembiayaannya menggunakan APBN 2026, yang semuanya berasal dari uang pajak rakyat.
Atas dasar itulah, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan komunikasi bersama kawan-kawan mahasiswa di Jakarta dan juga Semarang, untuk mulai membayangkan terjadinya “reformasi jilid 2”, sebagai salah satu cara menggulingkan rezim Prabowo-Gibran, yang bahkan dianggapnya lebih zalim dari rezim Firaun.
“Ide dan imajinasi soal reformasi jilid 2 itu adalah sebuah keniscayaan, supaya publik siap terhadap perubahan yang akan terjadi. Apalagi kan saat ini sudah terjadi krisis politik, selanjutnya tinggal menunggu terjadinya krisis ekonomi besar-besaran saja, maka negara ini pasti akan bergetar,” ucap Tiyo Ardianto saat menjadi narasumber dalam dialog di kanal YouTube Last Minute Id, Jumat (27/2/2026).
Menurut Tiyo, situasi yang terjadi saat ini (terutama soal MBG dan efek domino yang ditimbulkan), sejatinya merupakan bagian dari reformasi 1998 yang belum benar-benar tuntas.
Nyatanya, sikap pemerintahan sejak 28 tahun lalu hingga saat ini, masih tetap bersikap otoriter kepada rakyatnya, alias masih memegang teguh prinsip “orde baru”.
“Kita tahu bersama bahwa reformasi 1998 itu masih belum tuntas. Karena apa yang diimpikan oleh para aktivis 1998 pada saat itu, sampai sekarang masih belum terjadi. Itu artinya ada sejarah yang menunggu untuk dituntaskan. Jadi kita masih punya tugas sejarah, untuk menuntaskan reformasi 1998 tersebut,” tegas Tiyo.
Bagi Tiyo, konsep demokrasi yang sesungguhnya adalah rakyat sebagai “bos”-nya, dan pejabat sebagai pelayannya, atau “buruh outsourcing“-nya.
Sehingga ketika “bos” sudah berkali-kali mengingatkan kepada buruhnya, bahwa kerjaannya tidak beres dan sebagainya, artinya tinggal menunggu waktu saja.
Bahwa pekerjaan mereka (pejabat) sebagai “buruh” akan bisa dilengserkan kapan saja. (*)
