Mabur.co – Sekretaris kabinet, Teddy Indra Wijaya, akhirnya tampil di hadapan publik guna menjawab beberapa isu yang belakangan ini menjadi perdebatan panas di ruang publik.
Salah satu isu yang dibahas oleh Teddy adalah soal pendidikan dan guru honorer, yang dianggap publik telah dialihkan sedemikian rupa untuk membiayai program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Teddy dengan tegas menyatakan bahwa program-program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak mengalami pengurangan sedikit pun, apalagi dikorbankan untuk program MBG yang masih tergolong baru.
“Faktanya tidak ada satu pun program pendidikan dari periode sebelumnya yang kita hilangkan. Malah justru kita tambah lagi programnya untuk pendidikan. Misalnya program Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Sekolah Terintegrasi, dan seterusnya,” kata Seskab Teddy dilansir dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (27/2/2026).
Di sisi lain, terkait adanya laporan sekolah yang rusak dan terbengkalai, serta guru-guru honorer yang masih belum sejahtera, Teddy menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah setempat.
Namun pemerintah pusat tidak sepenuhnya menutup mata atas berbagai keprihatinan yang terjadi di tingkat daerah.
“Faktanya di tahun 2025 saja, kita sudah merenovasi kurang lebih 16.000 sekolah, datanya ada, fotonya ada, silakan dicek. Total anggarannya mencapai 17 triliun yang diwadahi oleh Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah),” tambah Teddy.
Sementara terkait isu guru honorer yang masih belum sejahtera dan bahkan dikalahkan oleh petugas SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi), Teddy menyampaikan bahwa guru honorer juga merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, namun tetap mendapat perhatian dari pemerintah pusat berupa insentif.
“Insentif itu sifatnya tambahan. Dan dalam 20 tahun terakhir saja (2005-2025), insentif ini baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi 400 ribu. Lalu ada lagi tunjangan guru non-ASN, dari yang awalnya 1,5 juta menjadi 2 juta. Selain itu, dulu pemberian tunjangan dibebankan kepada daerah, itu pun baru bisa dapet 3 bulan sekali. Sementara sejak era Presiden Prabowo, pencairan tunjangan ini dipercepat agar langsung sampai ke gurunya setiap bulan,” tambah Teddy.
Teddy juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen menangani setiap masalah pendidikan di Indonesia secara lebih detail, fokus, dan serius kepada siswa, sekolah, serta gurunya, sebagai pilar utama yang mencerdaskan generasi penerus bangsa. (*)
