Mabur.co — Pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, banyak pengamat dan warganet membahas siapa sosok yang bakal menggantikannnya.
Sejumlah nana pejabat, politisi hingga publik figur tanah air pun ramai disebut berpotensi bakal menggantikan posisi Gibran sebagai Wapres.
Dari sekian banyak nama tokoh yang beredar tersebut, salah satu yang menarik adalah munculnya nama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Raja Keraton Yogyakarta itu disebut-sebut masuk sebagai salah satu figur yang diisukan bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Kabar yang beredar di media sosial bahkan menyebut Istana tengah melobi Sultan untuk mengisi posisi tersebut.
Akun X @jogjaupdate.com turut mengangkat kabar tersebut dengan mempertanyakan kemungkinan Sultan menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Meski hanya sekedar kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya, seberapa mungkin sosok seperti Sultan HB X mengisi kekosongan jabatan Wapres? Bagaimana mekanisme hukum dan hitungan politiknya?
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan penentuan pengganti Gibran sepenuhnya akan bergantung pada proses yang melibatkan Presiden dan MPR.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
“Presiden akan mengusulkan dua nama ke MPR, waktunya maksimal 60 hari bagi MPR buat memilih salah satu,” tulis Bivitri melalui akun media sosialnya di Instagram.
Menurut salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tersebut, Prabowo memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan calon karena tidak lagi harus mempertimbangkan elektabilitas seperti ketika mengikuti pemilihan presiden.
Bivitri memperkirakan loyalitas menjadi salah satu pertimbangan utama Prabowo. Ia menilai calon yang dipilih kemungkinan merupakan sosok yang dipercaya dan berada dalam lingkaran dekat Presiden.
“Jadi orang ini harus yang dia percaya, sirkel dia,” tulisnya.
Selain loyalitas, Bivitri menilai Prabowo juga akan memperhitungkan peta politik menuju 2029. Menurut dia, Presiden perlu mempertimbangkan agar calon yang diangkat tidak justru menjadi pesaing politik bagi dirinya atau lingkarannya.
Bivitri juga menyinggung ketentuan dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 mengenai calon yang berasal dari koalisi partai politik pengusung saat Pilpres.
Namun, menurut pembacaannya, calon tidak harus menjadi anggota partai atau koalisi secara langsung selama memperoleh persetujuan koalisi.
Dengan mekanisme tersebut, Prabowo akan mengajukan dua nama, selanjutnya MPR memilih satu di antaranya.
Meski hanya sebatas spekulasi, namun munculnya sosok seperti Sultan Hamengku Buwono X sebagai figur bakal calon Wapes mungkin saja bisa terjadi.
