Mabur.co – Lama tak terdengar kabarnya, mantan Capres nomor urut 1 dalam kontestasi Pilres 2024, Anies Baswedan, ikut berkomentar mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang disebut sebagai jalan “perdamaian” bagi negeri Palestina.
Menurut Anies, keberadaan Indonesia dalam perjanjian BoP justru bersifat kontradiktif dengan asal-usul bangsa Indonesia sendiri, yang dulunya juga lahir dari penolakan terhadap berbagai bentuk penjajahan dari Belanda, Jepang, dan sebagainya.
Selain itu, perjanjian semacam ini juga dinilai bertentangan dengan semangat yang tertuang dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia akan selalu berkomitmen menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok di zaman kolonial, kita telah mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga, yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional,” kata Anies sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Anies Baswedan, Kamis (5/3/2026).
Oleh karena itu, menurut Anies, keterlibatan Indonesia dalam perjanjian BoP justru menimbulkan satu pertanyaan besar. Alih-alih perjanjian itu menjadi langkah terbukanya perdamaian yang adil bagi Palestina, hal itu justru seolah-olah melegitimasi bentuk ketidakadilan, yang selama ini dikecam sendiri oleh bangsa Indonesia.
Meskipun di dalam perjanjian BoP tertulis keterangan untuk mewujudkan perdamaian, namun nyatanya AS justru kembali melakukan serangan militer ke Iran bersama Israel. Terlebih serangan itu juga telah menelan korban jiwa, termasuk sang kepala negara, Ali Khamenei.
“Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu masih tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, padahal pelopornya sendiri malah melanggar hukum internasional di depan mata dunia?” ujar Anies merasa heran.
Bagi Anies, konflik geopolitik yang melibatkan Iran dengan Israel dan Amerika saat ini semestinya bisa menjadi momentum yang baik, agar pemerintah Indonesia bisa segera memutuskan keluar dari perjanjian BoP tersebut.
“Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian, yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan hal ini secara serius,” sambung Anies.
Keluar dari perjanjian BoP, menurut Anies bukanlah tindakan anti-perdamaian, melainkan cara elegan Indonesia menunjukkan sikap bebas aktif yang tidak mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani dan idealisme bangsa. (*)
