Mabur.co – Peristiwa Pemilu 2024, baik itu Pilpres, Pileg, dan sebagainya, merupakan catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Karena dalam pelaksanaan pemilu tersebut, semua calon pejabat seolah secara terang-terangan menyatakan diri ingin berkuasa, namun dibungkus atas nama rakyat, dan lain-lain.
Dalam praktiknya, untuk dapat memenangkan kontestasi politik semacam itu, butuh dana yang sangat besar.
Mencakup biaya kampanye langsung (pemasangan alat peraga baliho, spanduk, banner, dan lain-lain), iklan di media massa, operasional tim sukses dan relawan, mobilisasi massa dan logistik.
Ada juga biaya saksi untuk setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), biaya operasional politik (politik transaksional), biaya untuk mendapatkan koalisi, persiapan dokumen, konsolidasi di tingkat daerah, dan seterusnya.
Bisa dikatakan, untuk bisa terpilih menjadi pejabat negara, butuh setidaknya ratusan miliar, agar bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan di atas.
Secara tidak langsung, praktik ini membuktikan, bahwa menjadi seorang pejabat butuh dana yang besar, sehingga melupakan fungsi utama mereka sendiri, yakni “melayani rakyat”.
Itulah yang menjadi salah satu concern utama Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang menyatakan bahwa praktik semacam ini dalam setiap kontestasi politik, sama saja dengan menggunakan logika pasar, atau lebih tepatnya logika berbisnis.
Dengan memakai logika bisnis, tentunya tidak ada satu pun yang ingin merugi.
Di situlah awal mula terjadinya kebijakan-kebijakan yang bersifat transaksional, namun tidak berpihak kepada rakyat sedikit pun.
Salah satu contoh yang paling nyata adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis).
“Pada pelaksanaan Pilpres 2024 saja, sudah terjadi penyelewengan. Karena kompetisi politik semacam itu lebih banyak menggunakan logika pasar. Siapa yang uangnya paling banyak, dialah yang akan menang (dipilih oleh rakyat),” ucap Tiyo dilansir dari kanal YouTube Gambang Syafaat, Rabu (4/3/2026).
Dengan fakta semacam itu (politik transaksional), Tiyo meyakini bahwa setiap pejabat yang terpilih pasti akan berusaha “balik modal”. Dan untuk bisa “balik modal”, tentu saja setiap pejabat harus melakukan korupsi.
“Bupati dan Walikota itu, take home pay gajinya selama lima tahun paling cuma sekitar dua sampai lima miliar. Lalu jika modal politiknya saja 100 miliar misalnya, darimana kemudian dia bisa mengembalikan sisa 95 miliar itu tadi, kalau bukan dari korupsi?” tegas Tiyo.
Atas dasar itulah, Tiyo merasa bahwa setiap pemimpin yang berasal dari politik transaksional pasti akan berlaku korup.
Apalagi selama ini, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, dan sebagainya. (*)
