Mabur.co – Sebagai salah satu pesaing Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu, guru besar tata hukum negara, Mahfud MD, ikut mempelajari bagaimana Prabowo benar-benar serius ingin membenahi negara Indonesia secara keseluruhan.
Dan tentu saja, salah satu cara terbaik untuk membenahi Indonesia adalah dengan duduk di kursi pemerintahan. Bahkan kalau perlu sampai menduduki kursi RI 1, alias menjadi seorang presiden.
Prabowo bahkan pernah menuliskan sebuah buku mengenai pandangan pribadinya tentang Indonesia, dengan judul Paradoks Indonesia: Pandangan Strategis Prabowo Subianto, yang terbit pada 2017 lalu (saat Prabowo masih belum menjadi presiden, setelah kalah dari Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014).
Dalam bukunya, Prabowo menyoroti bagaimana Indonesia merupakan negara yang begitu kaya dan melimpah, namun justru masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Prabowo pun turut menuliskan beberapa solusi strategis yang ia tawarkan, agar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik di masa mendatang, terutama di bidang ekonomi dan juga politik.
Dan lagi-lagi, cara terbaik untuk dapat mewujudkan solusi strategis tersebut adalah, dengan duduk di singgasana RI 1, seperti yang sudah ia dapatkan saat ini (sejak 2024).
Lalu, setelah Prabowo resmi terpilih sebagai presiden pada 2024 lalu, dimana ia juga mengalahkan sosok Mahfud MD, Mahfud pun menangkap ada sejumlah perbedaan mendasar, dari apa yang disampaikan Prabowo di dalam bukunya, dengan realita yang terjadi setelah ia berada di dalam pemerintahan sebagai presiden selama 1,5 tahun ini.
“Prabowo pernah mengatakan dalam bukunya, bahwa tugas besar kita untuk mewujudkan demokrasi ada dua. Satu pastikan supremasi hukum, yang kedua adalah kejar dan tangkap koruptor. Nah sekarang kita mesti melihat, sampai mana kedua hal ini sudah diwujudkan setelah dia jadi presiden,” ungkap Mahfud MD dalam podcast Terus Terang, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official, belum lama ini.
Mahfud menambahkan, Prabowo juga pernah secara gamblang menuliskan di dalam bukunya, jika negara tidak sanggup mengatasi korupsi di dalam pemerintahannya, maka negara itu akan “bubar”.
“Ini (negara akan bubar) kan sudah sering kita dengar dimana-mana. Negara tanpa hukum (dan korupsi merajalela) nunggu waktu aja akan bubar. Oleh sebab itu agar tidak bubar, mari kita perbaiki bersama-sama, begitu,” lanjut Mahfud.
Selain itu, menurut Mahfud, agar Indonesia tidak benar-benar bubar seperti yang ditulis sendiri oleh Prabowo di dalam bukunya, pemerintah sebaiknya tetap perlu mendengarkan masukan maupun kritik dari rakyatnya sendiri.
Karena pengkritik (rakyat) bukanlah musuh bagi pemerintah. Mereka sebenarnya sangat peduli dan cinta dengan negara ini. Namun seringkali respon yang didapat justru bersifat defensif, dan seringkali berujung kontraproduktif dengan tujuan utama kritik itu disampaikan. (*)
