Mabur.co- Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan sinyal untuk keluar dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Aksi itu akan dilakukan jika BoP tidak membantu cita-cita rakyat Palestina untuk merdeka dari zionis Israel.
Janji keluar BoP itu disampaikan Prabowo di hadapan 160 lebih kiai dan ulama dalam acara silaturahmi dan dialog di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Cholil Nafis, mengatakan, Prabowo menjelaskan niat dan tujuan utama Indonesia bergabung BoP ialah untuk kemerdekaan Palestina.
“Jika tidak untuk kemerdekaan Palestina, beliau siap mundur. Itu yang terbaru dari beliau. Beliau berkomitmen semua yang dilakukan untuk Palestina untuk kemerdekaan Palestina,” kata Cholil dikutip Kompas tv, Sabtu (7/3/2026).
Cholil menjelaskan, dalam pertemuan dengan para ulama Prabowo beberapa kali menjelaskan bahwa ia akan keluar jika BoP melenceng dari tujuan awal.
Ia pun menyebut Indonesia bergabung di BoP lantaran ingin turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan yang mengaitkan antara masa depan BoP dengan serangan sepihak terhadap Iran yang dilakukan Amerika Serikat selaku penggagas BoP dan zionis Israel, anggota BoP.
“BoP spesifik untuk Palestina,” katanya.
Sementara itu, pengamat studi Timur Tengah Fisipol UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat akan sulit bagi Indonesia untuk menjadi mediator untuk menghentikan perang Iran vs AS-Israel.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global.
Meski BoP diklaim menciptakan perdamaian di Gaza melalui keterlibatan sejumlah negara, Siti menilai terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaannya.
Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut.
“Board of Peace diklaim ingin menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi Palestina justru tidak dilibatkan sebagai anggota sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik,” tegas Siti, Sabtu (7/3/2026).
Siti menuturkan, struktur organisasi dalam BoP memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional.
Siti menjelaskan organisasi internasional pada umumnya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi.
Namun, dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang dinilai berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi forum dalam menjalankan misi perdamaian.
“Dalam hukum internasional organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional,” imbuhnya.
Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah.
Ia berkata bahwa persepsi netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil.
“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” pesannya.
Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global.
Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional.
Ia menjelaskan bahwa negara berkembang perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antar-kekuatan global.
Langkah diplomasi harus mempertimbangkan persepsi internasional serta kemampuan negara untuk memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian.
“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” katanya.
Siti juga menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah.
Konflik yang meningkat menimbulkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk.
Ia berkata bahwa pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan dan langkah evakuasi bagi warga negara yang berada di kawasan konflik.
Upaya perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab utama negara dalam situasi krisis internasional.
“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Soal konflik perang di kawasan Timur Tengah sekarang ini, Siti menilai konflik antara Iran dan Amerika Serikat memiliki akar sejarah panjang yang membentuk ketegangan hingga saat ini.
Hubungan kedua negara memburuk sejak Revolusi Iran tahun 1979 yang diikuti krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik Iran dengan negara Barat.
Narasi politik yang berkembang sejak saat itu turut memengaruhi persepsi global terhadap Iran.
“Sejak Revolusi Iran tahun 1979 hubungan Iran dengan Amerika Serikat terus berada dalam ketegangan dan berbagai narasi politik kemudian membentuk persepsi global terhadap Iran,” ujarnya. ***
