Mabur.co – Kontroversi yang mengiringi perjanjian BoP (Board of Peace) dan juga ART (Agreement on Reciprocal Trade) yang melibatkan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS), telah membuat publik bersuara begitu miring.
Publik menyayangkan keterlibatan Indonesia dalam dua perjanjian tersebut, lantaran dianggap lebih banyak merugikan Indonesia, tapi justru lebih menguntungkan AS, sebagai pihak yang pertama kali menginisiasi terbentuknya dua kesepakatan internasional tersebut.
Terlebih AS hingga saat ini masih terlibat perang dengan Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sehingga membuat kepercayaan publik terhadap gaya kepemimpinan Prabowo Subianto pun semakin menurun.
Apalagi, kedua perjanjian tersebut langsung ditandatangani begitu saja, tanpa sedikit pun melibatkan badan legislatif maupun rakyat sipil, yang lamban laun akan ikut terdampak atas dua perjanjian tersebut.
Menyikapi tudingan tersebut, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuatnya bersama AS maupun negara-negara lain, semata-mata hanya untuk kepentingan nasional, alias kepentingan rakyat Indonesia.
“Tapi begini ya, saudara-saudara sekalian harus percaya, bahwa saya (melakukan perjanjian internasional) mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik,” ujar Prabowo dalam forum “Presiden Prabowo Menjawab” sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, Sabtu (21/3/2026).
Prabowo bahkan rela meninggalkan segala perjanjian yang telah dibuatnya dengan dunia internasional, termasuk BoP dan ART, andaikan di kemudian hari ternyata tidak sesuai dengan kepentingan nasional, serta tidak menguntungkan sama sekali.
“Kalau saya menilai, jika kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, ya kita bisa tinggalkan, seperti yang sudah dilakukan Malaysia (dengan meninggalkan perjanjian ART),” tambah Prabowo.
Prabowo menilai, dalam setiap perjanjian, apalagi yang sifatnya internasional, tidak ada satu pun yang ingin merugi, termasuk keterlibatannya di dalam perjanjian BoP dan ART. Sehingga dalam hal ini, ia masih meyakini bahwa keputusannya bergabung dalam kedua perjanjian tersebut sudah tepat, dan manfaatnya akan mampu dirasakan oleh rakyat Indonesia. (*)
