Mabur.co – Sebanyak 1.306 rumah sakit di seluruh Indonesia mendapatkan sanksi administratif berupa penurunan status akreditasi hingga pembekuan izin operasional sementara.
Sanksi tersebut dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena seluruh rumah sakit tersebut belum mengoptimalkan Rekam Medis Elektronik (RME).
Tertuang lewat surat resmi Kemenkes bernomor YM.02.02/D/971/2026 tertanggal 11 Maret 2026, sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi rumah sakit di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Menariknya, RS di Indonesia saat ini mencapai 2.924 (BPS 2025), itu berarti yang disanksi mencapai 44 persen, dan mostly milik pemerintah,” tulis X @NakesPuskesmas, dikutip Kamis (2/4/2026).
Dikutip dari Harianmasa.id pula, hingga saat ini, capaian integrasi data rumah sakit ke platform SatuSehat sendiri tercatat baru mencapai sebanyak 83,33 persen. Yang mengejutkan, dari jumlah itu mayoritas merupakan rumah sakit pemerintah.
Sejumlah indikator penilaian yang banyak belum terpenuhi dan terintegrasi dalam sistem SatuSehat antara lain meliputi data pendaftaran, diagnostik, pelayanan obat, laboratorium, hingga radiologi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik dengan memakai RME.
Proses transisi dilakukan sampai paling lambat 31 Desember 2023. Mirisnya, menurut data Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) pada Maret 2022, baru sekira 50 persen lebih rumah sakit di seluruh Indonesia yang telah menggunakan sistem elektronik.
Dari sekira 3.000 rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia, baru sekira 16 persen yang sudah menyelenggarakan rekam medis elektronik dengan baik dan terintegrasi dengan platform SatuSehat.
Sejak PMK No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis itu dikeluarkan, rupanya masih ditemukan pencatatan RME yang belum optimal.
