Mabur.co – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), kembali berkomentar terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mulai diberlakukan pada awal April ini.
Kebijakan ini sendiri muncul akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Sehingga beberapa negara mulai menyesuaikan diri, dengan menghemat pasokan energi, salah satunya dengan mengurangi mobilitas masyarakat pada hari tertentu.
Menurut JK, kebijakan WFH bagi ASN tidak serta merta bisa menghemat energi begitu saja, karena orang-orang malah bisa bepergian kemanapun yang mereka inginkan, yang pada akhirnya juga membuat BBM lebih cepat habis.
Berbeda jika ia hanya pergi ke kantor, maka stok BBM pada kendaraannya hanya akan dihabiskan untuk bepergian ke kantor saja, atau lokasi di sekitar kantor (untuk makan siang dan sebagainya).
“Mungkin kita perlu melakukan survei, apa saja yang dilakukan para PNS di saat Work From Home itu. Karena itu kan sifatnya administratif. Daripada cuman tinggal di rumah? Kan orang kalau 3 hari di rumah bosan juga jadinya. Keluar rumah (alias keluar BBM) lagi kan akhirnya. Kalau keluar lagi ya pakai mobil lagi, atau pakai motor lagi. Ya sama aja sebenarnya,” ungkap JK sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Liputan6, Minggu (5/4/2026).
JK pun mengusulkan, alih-alih menerapkan WFH yang tidak membawa banyak perubahan signifikan, lebih baik harga BBM saja yang dinaikkan (seperti saat ia dua kali menjabat Wapres), sehingga hal itu akan berpotensi mengurangi defisit utang Indonesia kepada negara lain.
“Kita sudah minta (kepada pemerintah) agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit utang ini, dengan cara mengurangi subsidi (BBM). Dengan mengurangi subsidi, artinya menaikkan harga (BBM). Ini juga sudah dilakukan di banyak negara. Karena kalau harganya masih murah seperti sekarang, orang cenderung tidak akan berhemat. Mereka akan tetap bepergian ke mana-mana karena merasa bahwa harganya masih murah,” tambah JK.
JK sendiri sepakat, bahwa menaikkan harga BBM akan berpotensi menghadirkan gejolak baru di kalangan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Namun hal itu tetap harus dilakukan cepat atau lambat, agar utang Indonesia tidak semakin menumpuk di kemudian hari. Karena itu yang justru lebih berbahaya. (*)
