Mabur.co- Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Pekerjan Umum (PU), Khususnya di Gedung Direktorat Jendral Cipta Karya, pada Kamis (9/4/2026) siang terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB saat acara internal Silaturahmi Generasi Muda Kementerian PU sedang digelar sehingga Menteri PU Doddy Hanggodo terpaksa meninggalkan lokasi sebelum sempat memberikan sambutan.
Perlu diketahui, saat Kamis dini hari, Menteri PU menemui Seskab Teddy membicarakan soal pembangunan infrastruktur.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menuturkan, Tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item kegiatan Tahun Anggaran 2023-2024,” ujarnya dilansir Sindonews.com, Sabtu (11/4/2026).
Dapot, mengatakan, dalam penggeledahan pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut. Antara lain berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik.
“Barang bukti yang disita ini akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo, mengatakan, kedatangan penyidik disertai dengan surat tugas dan surat perintah untuk melakukan pendalaman di sejumlah ruangan di kantor kementerian.
Namun demikian, ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci terkait perkara maupun pasal yang sedang didalami.
“Izin lakukan pendalaman. Enggak ngomong terkait masalah apa. Cuma mau lakukan pendalaman gitu. Saya enggak tahu,” ujarnya.
Dody juga tidak mengetahui jumlah personel penyidik yang datang maupun ruangan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Menurutnya, pihak kementerian memberikan akses penuh kepada penyidik untuk memeriksa seluruh ruangan, termasuk ruang kerjanya.
“Baru minta izin. Datang minta izin. Saya bebaskan beliau-beliau masuk ruangan siapa saja, termasuk pada ruangan saya. Beliau enggak ngomong,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Pemerintah menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum menyusul penggeledahan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Istana memberikan ruang penuh bagi penegakan hukum, tanpa pengecualian.
“Kita terbuka untuk proses hukum. Pak Presiden juga sering menyampaikan, siapapun kalau memang bersalah dan terbukti, silakan diperiksa. Baik dari internal maupun eksternal,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Tvone, Sabtu (11/4/2026).
Teddy mengungkapkan bahwa sehari sebelum penggeledahan berlangsung, Menteri Pekerjaan Umum sempat menemuinya.
“Kebetulan malam sebelumnya, Pak Menteri PU juga datang ke tempat saya,” ujarnya.
