Mabur.co – Pemerintah Arab Saudi secara resmi membatasi akses masuk ke Kota Suci Makkah bagi siapa pun yang tidak memiliki izin resmi untuk memasuki wilayah tersebut mulai Senin, 13 April 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian persiapan menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Dilansir Antara, Selasa (14/4/2026), Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, menjelaskan, bahwa pengendalian akses merupakan kebijakan rutin yang diterapkan setiap tahun demi menjaga kelancaran penyelenggaraan haji.
Menurutnya, pembatasan ini penting untuk memastikan ibadah dapat berlangsung dengan aman, tertib, serta sesuai kapasitas yang telah ditentukan oleh otoritas setempat.
Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya beberapa kategori individu yang diizinkan memasuki Makkah.
Mereka meliputi pemegang izin tinggal (iqamah) yang diterbitkan di Makkah, pemilik visa haji resmi, serta pekerja dengan izin khusus di area tempat-tempat suci.
Selain itu, pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan diminta untuk kembali di pos pemeriksaan yang tersebar di pintu masuk kota.
Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan batas akhir keberangkatan jamaah umrah dari Arab Saudi pada 18 April 2026.
Mulai tanggal tersebut hingga 31 Mei 2026, penerbitan izin umrah melalui platform Nusuk akan dihentikan sementara.
Ichsan menegaskan bahwa selama periode tersebut, pemegang visa selain visa haji tidak diperkenankan memasuki atau berada di Makkah.
Kebijakan ini merupakan upaya mencegah munculnya Haji Tanpa Izin demi menjaga keamanan dan keselamatan seluruh jemaah.
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya calon jemaah haji asal Indonesia, agar tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji melalui jalur tidak resmi.
Penggunaan visa selain visa haji, seperti visa umrah, kerja, turis, atau ziarah, dinyatakan tidak sah untuk pelaksanaan ibadah haji.
Selain itu, warga negara Indonesia diimbau untuk mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, tidak memaksakan diri masuk ke Makkah tanpa izin, serta mengikuti arahan dari penyelenggara perjalanan ibadah dan otoritas terkait demi kelancaran ibadah.
