Mabur.co – Guru besar ilmu politik, Saiful Mujani, tak ketinggalan ikut mengkritik program unggulan presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pemaparannya, MBG adalah program yang tidak memiliki Undang-undang sama sekali (tapi langsung dijalankan begitu saja). Serta memakan anggaran yang sangat besar, namun hasilnya cenderung tidak efektif sampai hari ini.
“Jadi dasarnya apa (Undang-undang) untuk mengontrol program ini. Nggak ada! Lalu dikatakan MBG ini bertujuan untuk mengentaskan stunting. Kalau bicara stunting, itu artinya persoalan 1.000 hari pertama kehidupan manusia sejak dalam kandungan, sampai berumur kurang lebih tiga tahun. Dan kalau dihitung, jumlahnya tidak lebih dari 10 juta orang (yang menderita stunting) yang membutuhkan itu. Itulah yang harusnya dibenahi,” ungkap Saiful Mujani, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Quo Vadis Indonesia, belum lama ini.
Saiful pun mengaku heran, mengapa MBG diberikan secara menyeluruh kepada 82 juta lebih anak berumur 4-17 tahun di seluruh Indonesia. Hal itulah yang mendasari dugaannya, bahwa MBG pasti mengandung “permainan” di dalamnya.
“Pertanyaan di saya, pasti (MBG) ada apa-apanya itu. DPR kan nggak berani mempertanyakan ini. Jadi di dalam pikiran saya, ini sama dengan Pork barrel politics (politik gentong babi). Jadi Pak Prabowo menggunakan uang negara, untuk kepentingan politiknya tahun 2029,” tambah Saiful.
Menurut Saiful, jika MBG benar-benar bertujuan untuk mengatasi stunting atau gizi buruk pada anak, anggaran yang diperlukan seharusnya tidak perlu terlalu besar, seperti yang terjadi saat ini.
Dimana pemerintah diketahui mengalokasikan anggaran untuk program MBG sebesar 335 Trilyun pada tahun 2026 ini. Dengan pos utamanya berasal dari anggaran pendidikan.
Jika skenario anggaran ini terus bertahan sampai 2029 mendatang, maka total anggaran yang dihabiskan akan mencapai sekitar 1400 Triliun. Dana itu tentu saja sangat cukup untuk biaya kampanye Pemilu 2029.
Namun di sisi lain, anggaran fantastis semacam itu juga sangat dicurigai mengandung praktik korupsi di dalamnya. Sehingga dalam case ini saja, Prabowo sejatinya sudah layak untuk di-impeach (dimakzulkan) dan turun dari kursi RI 1. (*)
