Istilah “pergerakan” di Indonesia oleh pemerintah kolonial disebut dengan istilah “Inlandsche Beweging”.
Menurut Prof. Kraemer pergerakan tersebut merupakan suatu pernyataan keluarnya kepribadian yang disebabkan oleh tiap-tiap penjajah.
Timbulnya pergerakan nasional tidak bisa dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia, yang dianggap sebagai reaksi terhadap imperialisme (penjajahan).
Menurut Toynbee ada dua macam bentuk reaksi bangsa Asia terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat.
(1) Zelotisme (isolasi, perlawanan pasif), yaitu menutup pintu rapat-rapat bagi pengaruh barat; (2) Herodianisme (perlawanan aktif), yakni membuka pintu lebar-lebar bagi pengaruh Barat, meniru cara-cara Barat dan jika sudah kuat digunakan untuk memukul imperialisme Barat.
Demikian pula dengan nasionalisme Indonesia tumbuh sebagai akibat dari perhubungannya dengan Barat, sedang latar belakangnya ialah kolonialisme.
Pergerakan nasional tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap stelsel colonial, dan kelahirannya dipercepat oleh beberapa kejadian: (1) Diskriminasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran (2) Perlakuan pemerintah kolonial yang sangat melukai hati rakyat (3) Suara beracun pers Belanda serta sikap angkuh dari masyarakat Belanda di Indonesia.
Kunci perkembangan pada masa ini adalah munculnya ide-ide baru mengenai organisasi dan dikenalnya definisi-definisi baru serta lebih canggih mengenai identitas meliputi analisis yang lebih mendalam tentang lingkungan agama, sosial, politik dan ekonomi.
Dari kondisi inilah kemudian lahir organisasi-organisasi modern yang mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka di bawah penjajahan bangsa asing Hindia Belanda.
Organisasi-organisasi yang Tumbuh dan Berkembang di Jawa Timur
Sarekat Islam
Embrio dari Sarekat Islam adalah Sarekat Dagang Islam (1909) yang didirikan di Batavia oleh Tirtohadisuryo, alumni OSVIA, yang telah meninggalkan dinas pemerintahan pada 1911 yang juga didirikan di Buitenzorg (Bandung).
Organisasi tersebut didirikan untuk membantu pedagang-pedagang bangsa Indonesia dalam menghadapi pedagang-pedagang Cina dan mendorong seorang pedagang batik di Surakarta, Haji Samanhudi (1868-1956), mendirikan SDI.
Di Surabaya HOS Tjokroaminoto (1882-1934), juga mendirikan organisasi yang sama. Dia merupakan tokoh kharismatik yang menjadi terkenal karena sikapnya memusuhi orang-orang yang memegang kekuasaan, baik yang berkebangsaan Belanda maupun Indonesia, maka dengan cepat menjadi pemimpin terkemuka dari gerakan rakyat pertama ini.
Pada tahun 1912 organisasi tersebut berubah namanya menjadi Sarekat Islam (SI). Sejak itu asal usul organisasi yang bersifat Islam dan dagang segera menjadi kabur, dan istilah Islam pada namanya kini sedikit banyak lebih mencerminkan adanya kesadaran umum. Bahwa anggota-anggotanya yang berkebangsaan Indonesia adalah kaum muslim, sedangkan orang-orang Cina dan Belanda adalah bukan muslim.
Sejak tahun 1912 SI berkembang pesat, dan untuk yang pertama kalinya tampak adanya dasar rakyat. Organisasi ini kemudian berkembang pesat ke daerah-daerah luar Jawa dan daerah-daerah di Jawa termasuk Jawa Timur.
Anggota-anggotanya mengangkat sumpah rahasia dan memiliki kartu anggota yang dianggap sebagai jimat oleh orang-orang desa, sedangkan Tjokroaminoto dianggap sebagai ratu adil.
Dalam statutanya (anggaran dasar) 10 September 1912, tujuan perkumpulan ini adalah (1) Memajukan Perdagangan (2) Memberi pertolongan kepada anggota yang mengalami kesukaran (semacam usaha koperasi) (3) memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli (4) Memajukan Agama Islam.
Juni 1916 SI sentral mengadakan kongres I, yang dinamai Kongres Nasional Sarekat Islam. Istilah nasional digunakan untuk menjelaskan bahwa SI mencita-citakan adanya satu nation bagi penduduk asli Indonesia: telah meningkat ke arah persatuan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa.
Dalam kongres yang ke-3, nampak pengaruh Semaun semakin meluas sebab dalam kongres tersebut nampak perlu diorganisir kekuatan kaum buruh dan kaum tani. Ini menunjukkan perhatian yang besar SI akan pentingnya “Sarekat Sekerja”.
Dalam kongresnya yang ke-4 (1919) diputuskanlah untuk membentuk Sentral Sarekat Kerja yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah Sosro Kardono.
Ketika Volksraad terbentuk Sarekat Islam ikut masuk dalam Radicale Consentrasi dan tuntutan-tuntutan Sarekat Islam semakin keras terhadap pemerintah Hindia Belanda antara lain agar Volksraad diubah bentuknya tidak hanya sebagai badan legislatif.
Tindakan-tindakan Sarekat Islam yang nyata adalah ketika Pemerintah Hindia Belanda melontarkan gagasan pertahanan Hindia (Indie Weerbaar).
Sarekat Islam melontarkan pandangan bahwa rakyat Indonesia dapat diharapkan mempertahankan rezim penjajahan hanya jika mereka diwakili dalam pemerintahan.
Setelah melalui tahapan penting, akhirnya Desember 1916 RUU bagi pembentukan Volksraad disetujui. Pada kongres ke-2, SI tetap bertahan pada azas perjuangan parlementer dengan prinsip zelf bestuur meski SI belum berani menggunakan kata “merdeka”.
Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV)
Perserikatan Social Demokrat Hindia (ISDV: Indische Social Demokratische Vereniging) didirikan 1914.
Di Surabaya beraliran kiri dan akan menjadi Partai Komunis Asia (pertama). Awalnya merupakan partai kecil beranggotakan orang Belanda, maka karena organisasi ini ingin memiliki dasar di kalangan rakyat Indonesia, maka pada tahun 1915-1916 partai ini menjalin persekutuan dengan Insulinde, menjalin persekutuan dengan Sarekat Islam yang merupakan organisasi dengan jumlah pengikut besar di kalangan rakyat Indonesia.
Serikat-serikat Sekerja
Antara tahun 1908-1918 Sarekat Sekerja atau Serikat Pekerja beranggotakan para guru, petugas Pabean, pegawai pegadaian pemerintah, pegawai pekerjaan umum, pegawai monopoli candu, pekerja perbendaharaan, pekerja pabrik gula, kaum tani, dan buruh pada umumnya. Di antara Sarekat Sekerja atau Serikat Pekerja tersebut, Serikat Pekerja Pabrik Gula yang nampak sangat agresif.
Serikat pekerja pabrik gula yang bernama Personeel Fabriek Bond (PFB) berpusat di Yogyakarta dipimpin Suryopranoto seorang bangsawan Yogyakarta, namun cabang organisasi tersebut terdapat di semua pabrik gula di Jawa Timur.
Bahkan gerakan-gerakan PFB merata hampir di semua pabrik gula di Jawa Timur. Pemogokan buruh pun terjadi di Karesidenan Madiun, Surabaya, Pasuruan, dan Karesidenan Probolinggo.
Pemogokan tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi kesejahteraan kaum buruh yang buruk, jam kerja yang tidak manusiawi dan perlakuan buruk dari petinggi-petinggi pabrik terhadap kaum buruh.
Oleh karenanya mereka menuntut upah di bawah f50 dinaikkan 300% dan upah di atas f.300. Kenaikan upah 50%, jam kerja dari 8 jam menjadi 7 jam/hari.
Tuntutan tersebut meski tidak dipenuhi semuanya, tetapi manajer beberapa pabrik gula bersedia berunding, dan sepakat menaikkan gaji 33% dan tambahan satu kali gaji setiap tahun.
Pengawasan Pemerintah
Pengawasan terhadap Sarekat Kerja sangat tajam, di kantor residen dan asisten residen dibentuk lembaga yang menangani bidang politik (rahasia) dinamakan Politiek Inlichtingen Dienst (PID).
Pada tahun 1923 di Karesidenan Besuki terjadi pemogokan, Pegawai Pegadaian yang menuntut agar gaji Pegawai Pegadaian disamakan dengan gaji dari dinas yang lain.
Bupati Bondowoso. Raden Tumenggung Senthot Sastroprawiro, yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di daerahnya, menganggap bahwa para pegawai pegadaian telah melanggar disiplin dan ketertiban pegawai.
Bupati khawatir jika stakingan atau pemogokan ini akan merembet ke dinas-dinas lain, maka ia mengambil tindakan tegas dengan menahan Ketua Serikat Pekerja, dan tuntutan perbaikan gaji diselesaikan dengan baik.
Namun demikian, dugaan Bupati Bondowoso ternyata benar, karena meskipun pegawai yang mengadakan stakingan diberi sanksi berat, tetapi ternyata tidak menimbulkan efek takut pada pegawai dari dinas lain.
Karena kenyataannya stakingan juga diikuti oleh pegawai kereta api. Dalam menghadapi stakingan ini bupati bertindak tegas dengan memecat banyak sekali pegawai kereta api, karena dianggap bertendensi komunis. ***
