Bidang keguruan rencana bakal ditutup oleh otoritas pendidikan tinggi, lulusan mbludak daya tampung lapangan kerja bumpet. Alih-alih membenahi sektor pendidikan, calon tenaga pendidikan masuk daftar coret.
Mantan rektor IKIP Yogyakarta, St Vembriarto, ketika saya pernah kuliah di sana sempat memberikan kritik. IKIP tidak memadai lagi untuk berkembang.
Mungkin prinsipnya, mengajar bukan lagi hal khusus, urusan ilmu pedagogik, semua disiplin ilmu bisa mengajar.
Beberapa tahun berselang setelah dari perguruan kekhususan bidang pendidikan, institut berubah jadi universitas. IKIP Yogyakarta menjadi UNY. Tentu bukan respons langsung atas kritik Vembriarto.
Ketakmampuan Menyediakan Lapangan Kerja
Dilihat dari alasan prodi bidang pendidikan bakal dihapus adalah serapan lapangan kerja.
Kalau begitu pendekatan kenapa dihapus, tentu banyak bidang yang perlu dibubarkan terutama adalah bidang kedinasan.
STAN, misalnya, berada di bawah Menteri Keuangan. Dulu tamatannya diserap kerja di Kemenkeu, Pajak dan Beacukai. Sekarang lulusan STAN merambah ke kementerian atau badan yang lain.
Untuk apa Fakultas Ekonomi yang bertaburan di perguruan tinggi, negeri dan swasta? Apakah kementerian keuangan tidak punya kepercayaan kepada lulusan fakultas ekonomi yang ada?
Sekolah kedinasan atau lebih tepatnya yang bisa dimiliki kementerian tertentu, seharusnya sebatas kelas-kelas training untuk meng-upgrade pegawainya. STAN hanyalah contoh sekolah kedinasan-kedinasan yang jumlahnya banyak.
IAIN yang berubah menjadi UIN, ingat dari institut (bidang tertentu) menjadi universitas. UIN sebaiknya merger dengan eks IKIP. Dualisme sekolah pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan harus dihentikan. Konsekuensi lanjut Kementerian Agama ditutup, ganti berupa badan atau apalah namanya.
Yang Ditutup adalah Berpikir Tumpang Tindih
Persoalan terbaru di luar IKIP, IAIN, dan sekolah kedinasan adalah Universitas Pertahanan (UNHAN). Universitas ini di bawah Kementerian Pertahanan sekalipun mengklaim bukan sekolah kedinasan.
Bayangkan, lulusannya otomatis mendapat pangkat letnan dua setara lulusan Akmil dan Akpol.
Biaya pendidikan gratis, memiliki fakultas kedokteran juga. Bukankah lapangan kerja akan dikuasai oleh dominasi militer?
Nah, seharusnya yang perlu diperhatikan perlu dikritisi termasuk Akmil dan Akpol yang lulusannya pasti kerja. Kalau yang masuk Akmil dan Akpol ditambah Unhan, bukankah ledakan lulusannya akan merambah dunia masyarakat sipil yang dididik oleh Kementerian Pendidikan? Lupakan Kementerian Agama. Kan sudah dihapus…
Nah, kenapa DPR diam saja?
