Mabur.co – Belakangan ini, publik kerap disuguhkan dengan pemandangan antara dua kubu yang cukup sengit “berseteru” terkait kebangsaan, yakni antara pengamat menghadapi buzzer pemerintah.
Kedua kubu kerap berbalas konten demi konten, yang mempertontonkan pengetahuan masing-masing terhadap isu-isu nasional terkini, seperti politik, pangan, ketatanegaraan, sosial, dan seterusnya.
Dalam setiap kontennya, kedua kubu nampak tidak pernah setuju satu sama lain, dan selalu bertentangan terkait idealisme dan pandangannya masing-masing terkait beragam isu tersebut.
Dari kubu pengamat, mereka kerap menuding pemerintah atau penyelenggara negara sebagai pihak yang gagal, korup, tidak becus mengelola negara, dan hanya menggunakan alat politiknya untuk melanggengkan kekuasaan, dan seterusnya.
Sementara dari kubu buzzer pemerintah, mereka banyak melaporkan para pengamat atau siapa saja yang mengkritik pemerintah, melakukan counter konten dengan menyampaikan keberhasilan pemerintah, hingga memberikan label-label tertentu terhadap orang-orang yang mengkritik tersebut, sama seperti cara pemerintah menyerang rakyatnya sendiri.
Dua pemandangan kontras ini menjadi narasi yang terus berkepanjangan dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak demo besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 lalu.
Meskipun saat itu fokus utama lebih ditujukan kepada bidang legislatif, yakni DPR, yang tertangkap kamera sedang berjoget-joget dalam sidang tahunan MPR/DPR, namun sebenarnya, pemicu dari semua kejadian ini tetap saja diawali dari bidang eksekutif, yakni pemerintahan yang sedang berkuasa saat ini.
Mereka lah yang seolah-olah “membiarkan” rakyatnya sendiri berkelahi sedemikian rupa, tanpa adanya penyelesaian yang konkrit dan mampu menyenangkan hati semua pihak.
Karena kedua kubu nampak tidak bisa menemukan kompromi satu sama lain, dan selalu keukeuh dengan keyakinannya masing-masing.
Kubu pengamat selalu beranggapan bahwa pemerintah pasti salah, dan tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelamatkan negara selain mengganti orang-orang di dalamnya. Sedangkan kubu buzzer beranggapan bahwa pemerintah sudah berada di jalan yang benar, selalu bertindak sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini, telah terbukti mensejahterakan rakyat, dan lain-lain.
Padahal, kedua kubu tetaplah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan juga simbol dari Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi tetap satu jua). Artinya, perbedaan apapun tidak akan mampu memecah belah bangsa, termasuk perbedaan pandangan politik sekalipun.
Namun dengan realita yang terjadi hari ini, nampaknya makna dari semboyan legendaris itu sudah semakin memudar. Karena masyarakat lebih banyak mementingkan kepentingan diri mereka atau golongannya sendiri, dibanding kepentingan bangsa secara keseluruhan.
Meskipun tentu saja, jika hal itu ditanyakan kepada mereka, tidak ada satupun yang bersedia mengakuinya (pengekangan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut). Karena mereka pasti akan selalu berbicara atas nama masyarakat, nasional, atau bangsa dan negara secara keseluruhan. Padahal jelas-jelas mereka hanya bertindak atas kepentingan kelompoknya sendiri.
Tentu tidak akan elok, apabila hal semacam ini terus dibiarkan begitu saja sampai 2029 mendatang, atau sampai masa pemerintahan ini selesai.
Karena itu artinya, negara dengan sengaja telah merusak perdamaian masyarakat, dan membiarkan mereka berkelahi melalui satu konten ke konten berikutnya, hanya untuk menyerang atau menjatuhkan kubu lawannya.
Pemerintah pun hanya sesekali datang (menengahi kedua kubu) seolah bagaikan “pahlawan”, padahal sejatinya mereka lah yang merusak negara ini ke jurang yang paling dalam. (*)
