Mabur.co – Pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, soal sumber anggaran Pesta Rakyat di Monas pada periode lebaran lalu yang disebutnya “pokoknya ada”, terus menjadi bulan-bulanan banyak pihak di seluruh Indonesia, meskipun sudah berlangsung sekitar dua bulan lalu.
Bagi seorang pakar hukum tata negara seperti Bivitri Susanti, jawaban semacam itu sama sekali tidak mencerminkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, apalagi hal itu menyangkut soal anggaran. Dimana anggaran yang dialokasikan juga merupakan uang dari hasil pajak rakyat, dan seterusnya.
“Ketika seseorang sudah masuk ke wilayah publik dan menjadi pengurus negara (pelayan publik), maka dia harus bekerja dalam konteks kepublikan, yaitu prinsip good governance, yang meliputi akuntabel dan transparan. Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dalam konteks kepentingan publik, haruslah dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada publik, apalagi jika itu soal anggaran. Jadi nggak bisa dijawab dengan ‘pokoknya ada’ seperti itu,” ungkap Bivitri Susanti, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube pribadinya, Jumat (15/5/2026).
Menurut Bivitri, ucapan “pokoknya ada” itu akan lain ceritanya (tidak akan jadi bulan-bulanan publik hingga saat ini), jika konteksnya adalah kegiatan yang sifatnya pribadi (privat), atau sesuatu yang tidak menggunakan uang negara sebagai sumber anggarannya, melainkan uang pribadi atau kekayaan dari nenek moyangnya, dan seterusnya.
“Lain halnya kalau misalnya saya bikin acara bareng sama keluarga saya, begitu. Lalu ada orang yang nanya ‘sumber anggarannya dari mana?’ lalu saya jawab ‘pokoknya ada’. Nah itu masih boleh. Karena uang yang saya pakai untuk membuat acara keluarga tersebut adalah uang dari hasil pekerjaan saya, bukan uang publik, atau bukan uang negara. Kecuali kalau acara keluarga itu adalah untuk endorsement konten sebuah produk tertentu. Maka saya pertanggungjawabannya kepada perusahaan yang punya produk tersebut. Begitu kira-kira,” tambah Bivitri.
Ada pula sebagian netizen yang menganggap bahwa ucapan “pokoknya ada” itu hanya terbersit secara spontan oleh Seskab Teddy, akibat sudah mengalami kelelahan, dan tidak punya waktu untuk memikirkan alternatif jawaban lain pada saat itu. Namun menurut Bivitri, hal itu sama sekali tidak masuk akal.
Karena yang namanya pejabat publik, ia harus mampu menjawab pertanyaan apapun dari publik dengan baik, dan tidak boleh menjawab dengan mode “curhat”, apalagi sampai “keceplosan”. Seperti yang sering dilakukan oleh atasannya sebagai RI 1. (*)
