Mabur.co – Maraknya aksi pembubaran acara nonton bareng dan diskusi film dokumenter ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ yang terjadi di sejumlah daerah membuat heboh sebagian kalangan masyarakat.
Meski ada yang membatalkan acara tersebut tak sedikit yang tetap menggelarnya dan bahkan membahasnya baik melalui diskusi secara tatap muka maupun di berbagai platform digital.
TNI Tak Pernah Larang
Di tengah polemik film ‘Pesta Babi’, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, menyatakan bahwa TNI tidak pernah mengeluarkan instruksi langsung untuk membubarkan kegiatan nonton bareng terassebut.
Pernyataan itu disampaikan Maruli saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dikutip CNN, Selasa kemarin, ia menyebut bahwa keputusan pembubaran justru dilakukan atas permintaan pemerintah daerah dengan pertimbangan menjaga keamanan wilayah masing-masing.
“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya, koordinator wilayah, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan, itu mereka, tidak ada instruksi langsung,” katanya.
Menurut Maruli, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya.
Ia juga menyinggung isi film dokumenter tersebut yang menurutnya belum tentu sepenuhnya benar.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana? Ya, coba aja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduitlah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Maruli juga menegaskan bahwa keberadaan TNI di Papua bertujuan membantu masyarakat, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas dasar.
“Itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya, kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Coba aja apa namanya ya, komunikasi langsung dengan orang-orang di sana,” katanya.
Alih Fungsi Lahan
Film dokumenter Pesta Babi sendiri mengangkat isu masyarakat adat Papua yang berupaya mempertahankan tanah leluhur mereka dari alih fungsi lahan menjadi perkebunan industri atas nama ketahanan pangan dan transisi energi.
Dalam beberapa pekan terakhir, acara nobar dan diskusi film tersebut dilaporkan dibubarkan di sejumlah daerah. Diantaranya Universitas Mataram (Unram), Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram di Nusa Tenggara Barat, hingga kegiatan di Ternate Tengah, Maluku Utara.
Sejumlah pembubaran dilakukan aparat TNI dengan alasan persoalan perizinan dan potensi isu sensitif di masyarakat.
Meski demikian, pihak TNI menegaskan tidak melarang kegiatan diskusi selama berjalan sesuai prosedur dan memiliki izin resmi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru meminta publik tidak bereaksi berlebihan terhadap film tersebut. Menurutnya, masyarakat seharusnya diberi ruang untuk menonton dan mendiskusikan isi film secara terbuka.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” kata Yusril dalam keterangan tertulis.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” imbuhnya.
