Mabur.co — Pemerintah Pusat secara resmi akan memulai proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Proyek strategis nasional ini menjadi bagian dari program Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Pembangunan Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung selama 220 hari kalender, terhitung mulai 22 Desember 2025 hingga 19 Juli 2026. Sekolah ini dirancang menampung sebanyak 1.080 siswa dari tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dengan sistem asrama atau boarding school.
Sekolah Rakyat di Kulon Progo menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini terbuka bagi siswa dari seluruh wilayah DIY yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Haryo Satriyawan, menjelaskan bahwa DIY terpilih sebagai salah satu dari 104 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia. Saat ini, kontrak dengan pelaksana konstruksi dan konsultan manajemen konstruksi telah ditandatangani.
“Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Juli 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran 2026–2027. Karena waktu pengerjaan hanya 220 hari kalender, percepatan mobilisasi alat berat dan material terus dilakukan,” ujar Haryo.
Ia menambahkan, aktivitas proyek akan berdampak pada penggunaan akses jalan desa dan lingkungan sekitar, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar.
Haryo juga menjelaskan bahwa setelah pembangunan selesai, sebanyak 275 siswa Sekolah Rakyat rintisan dari Sonosewu dan Purwomartani akan dipindahkan ke kompleks Sekolah Rakyat Kulon Progo.
Kompleks Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dengan total 26 massa bangunan. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri untuk tiap jenjang, kantin, tempat ibadah, hingga lapangan sepak bola. Seluruh desain bangunan mengikuti standar nasional Sekolah Rakyat di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menyampaikan bahwa pihaknya mengawal penuh kelengkapan administrasi pembangunan.
“Kami berkolaborasi dengan berbagai perangkat daerah untuk memastikan seluruh dokumen pembangunan terpenuhi,” katanya.
Setelah pembangunan fisik rampung, Dinas Sosial akan menjaring calon siswa dari keluarga miskin kategori desil satu dan dua. Adapun pengisian sumber daya manusia seperti wali asuh dan tenaga pendidik masih menunggu kebijakan teknis dari Kementerian Sosial.
Sementara itu Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat menjadi investasi penting bagi masa depan daerah.
“Pendidikan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan adanya Sekolah Rakyat, kami berharap lahir generasi yang berkarakter, unggul, mandiri, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional,” ujar Ambar.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah pusat demi terwujudnya masa depan generasi penerus yang lebih baik.
