Tahun lalu, saya sangat berbahagia karena mendapatkan kepercayaan dari Mas Alexander Mering, penulis asal Kalimantan Barat, untuk menjadi editor buku karyanya yang berjudul Garuda. Buku Garuda terbitan Yayasan Cynthia dan Nuarta itu bukanlah buku kaleng-kaleng. Buku ini merekam seluruh perjalanan hidup dan karya-karya pematung Nyoman Nuarta yang membuat Patung Garuda di kompleks Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.
Saya senang mengikuti dan mengedit bab demi bab dari buku itu dan yang membuat saya kagum ternyata kemunculan Nyoman Nuarta di dunia pematung Indonesia adalah melalui kompetisi patung. Saat itu, ia masih mahasiswa di Institut Teknologi Bandung dan mengikuti satu kompetisi patung yang akhirnya melambungkan namanya.
Kisah yang sama juga ditempuh oleh pematung Edhi Sunarso yang membuat patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Betapa kemunculan Edhi Sunarso di dunia patung Indonesia karena kemenangannya mengikuti kompetisi patung di Inggris yang diselenggarakan oleh Museum Tate.
Kalau saya terlibat dalam proyek buku yang orang-orangnya moncer (bersinar) prestasinya karena melalui kompetisi rasanya ikut bangga saja. Ibarat perjalanan proses kreatif yang ditempuh memang “berdarah-darah”.
Sayangnya, hingga kolom saya ini saya tulis, saya belum pernah melihat situasi di IKN, kecuali hanya melalui media sosial dan media mainstream. Kesan saya secara umum pastilah senang karena progres pembangunan IKN sepertinya memang berjalan bagus, meskipun opini yang menyertai pembangunan IKN macam-macam.
Setidaknya saya lihat kabar tumpah ruah di ponsel, banyak masyarakat yang juga sudah sering menginjakkan kaki ke sana. Bahkan sepertinya malah sudah menempatkan IKN sebagai area pakansi alternatif.
Pastilah sebagai warga negara biasa, saya tetap mendukung pembangunan IKN karena faktanya populasi homo sapiens di Jakarta sudah di luar nalar saja rasanya. Semua kementerian bergabung dalam satu kota padahal sekarang sudah era digital. Pastilah lama-lama jebol juga penduduknya. Kalau tidak dipindah atau dikurangi perlahan-lahan jelas akan merongrong ekosistem lingkungan yang ada di Jakarta.
Sebenarnya saya berharap, di era digital ini, setiap kementerian bisa dipecah ke berbagai provinsi. Misalnya, Kementerian Kebudayaan ada di Bali, Kementerian Agama ada di Nusa Tenggara Barat, Kementerian Kesehatan ada di Jawa Tengah, dan seterusnya.
Salah satu tujuannya untuk pemerataan populasi penduduk juga agar tidak menjadi beban demografi, pada saat sudah masanya bagai bisul memang harus meledak.
Tapi ya sudahlah semua kementerian tetap berkumpul jadi satu. Semoga saja justru kinerjanya juga lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Sebab, memang, tidak ada harapan lain yang bisa disematkan di IKN selain soal kinerja yang bagus.
Di sebuah negara modern yang sudah terkoneksi dengan teknologi semestinya Ibu Kota Nusantara juga tidak menambah beban kultural bagi masyarakat di sekitarnya. Terutama masyarakat adat yang sudah terbentuk ratusan tahun.
Selayaknya keberadaan mereka tetap dilindungi, menjadi cagar budaya yang tidak tergerus begitu saja dengan percepatan ritme modernitas yang dikondisikan Ibu Kota Nusantara.
Roh sebuah negara akan timpang seandainya modernitas sebagai sandaran pembangunan menyepelekan keberadaan masyarakat adat yang menjaga dan melindungi budaya, alam, atau apa pun secara natural. Jika tidak ada peran mereka bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan kita? ***
Penulis adalah pemimpin redaksi mabur.co
