Mabur.co – Generasi Z atau Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah Generasi yang melek terhadap digital dan memiliki kreativitas serta kesadaran sosial yang tinggi.
Banyak orang yang bilang bahwa walaupun Gen Z punya kesadaran sosial yang tinggi, tapi mereka tidak paham bahkan tidak mau tahu tentang sejarah bangsanya.
Salah satu peristiwa sejarah yang selalu hangat dibicarakan menjelang bulan September berakhir adalah peristiwa G30S/PKI. G30S/PKI atau Gerakan 30 September 1965 adalah salah satu peristiwa paling kontroversial dan penting dalam sejarah Indonesia.
Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok militer yang mengklaim diri sebagai bagian dari Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh enam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta.
Mereka menyatakan tujuan aksi ini adalah untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang dituduh akan menggulingkan Presiden Soekarno.
Stigma Gen Z
Ternyata tidak semua Gen Z paham sejarah bangsa. Apalagi ada kecenderungan bahwa sebagian dari mereka kurang mendalami atau memahami sejarah Indonesia dibandingkan generasi sebelumnya.
Salah satu warga Kota Yogyakarta, Cintia, mengungkapkan, awalnya hanya tahu sepintas soal G30S/PKI dari pendidikan di sekolah.
Meski begitu ia sudah memahami esensinya. Baginya, makna dari G30S/PKI bukan sekadar deretan fakta sejarah, tapi refleksi penting bagi generasi muda.
“Jangan gampang terpecah belah sama satu hal yang belum tahu kejelasannya. Di zaman ini, anak-anak muda gampang banget kena provokasi,” katanya, Kamis (30/9/2026).
Waspadai Substansi Informasi
Cintia mengatakan, ada pelajaran penting yang bisa ditarik di era saat ini, salah satunya kewaspadaan terhadap berita-berita yang beredar menjadi hal utama dalam bersikap.
Cintia menegaskan generasi muda tidak boleh mudah percaya dan terbawa emosi dalam menerima informasi, apalagi di era media sosial yang sangat cepat menyebarkan berbagai isu.
“Relevansinya saat ini, jangan gampang kemakan berita yang belum benar dan jelas, tidak ditelan mentah-mentah karena akhirnya jadi perpecahan, apalagi era medsos yang kencang banget. Paling tidak, filter berita-berita yang sekiranya ini benar dan berita yang nggak perlu dibawa pakai emosi dan timbul provokasi,” ujarnya.
Cintia berharap agar pemerintah tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol dalam upacara seremonial, melainkan benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, terutama dengan menjunjung tinggi keadilan, menyatukan bangsa, dan mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.
“Pemerintah harus bisa menjalani implementasi dan arti yang ada di Pancasila, nggak cuma diucap pas upacara saja, tapi bener-bener bisa menjunjung keadilan, menyatukan, dan utamakan musyawarah dalam menyelesaikan satu hal,” ungkapnya. ***
