Mabur.co – Di zaman yang sudah semakin canggih seperti sekarang, para orang tua harus pandai-pandai memilih jenjang pendidikan yang tepat untuk buah hatinya.
Apalagi jika mendengar cerita-cerita klasik soal pendidikan selama ini, yang terkesan kurang mengenakkan, dan mungkin juga dipadukan dengan pengalaman orang tua sendiri saat masih bersekolah, membuat pemilihan sekolah menjadi sangat krusial, agar bisa menghasilkan pendidikan yang baik dan berkualitas bagi sang buah hati.
Dan, jika melihat dari dinamika pendidikan yang terjadi sekarang, rasanya sangat wajar apabila orang tua akan lebih banyak memilih sekolah yang berstatus swasta ketimbang sekolah negeri, yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.
Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Meskipun sekolah negeri masih terlihat “seksi” di mata para orang tua, khususnya yang tingkat ekonominya tergolong kurang/tidak mampu.
Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa kualitas sekolah-sekolah negeri belakangan ini semakin merosot tajam.
Di sisi lain, sekolah swasta kendati berkedok “bisnis”, namun mereka tetap lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi, tanpa harus dikit-dikit “menunggu anggaran dari pusat/dinas” dan seterusnya.
Sehingga sekolah swasta bisa lebih bebas dalam berinovasi, dan menciptakan program-program baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar atau zaman.
Hanya saja, semua fasilitas yang diberikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga kemungkinan besar hanya akan bisa diakomodir oleh orang tua yang berduit.
Selain itu, dilansir dari laman detikcom, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan sekolah negeri semakin tidak diminati oleh para orang tua, termasuk juga siswa-siswi yang akan menjalani langsung pendidikan di sekolah tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:
Infrastruktur dan Fasilitas Kurang Memadai
Meskipun zaman sudah maju dan canggih, tapi masih banyak sekolah negeri (terutama yang berada di daerah) yang kondisi bangunannya masih memprihatinkan, bahkan tidak layak untuk dijadikan ruangan belajar-mengajar.
Di samping itu, fasilitas yang tersedia juga cenderung minim, seadanya, atau bahkan tidak ada (misalnya laboratorium untuk kebutuhan praktik, akses internet yang memadai, dan seterusnya).
Penanganan yang lamban dan bertele-tele dari Pemerintah sudah pasti ikut andil dalam kejadian semacam ini.
Kualitas dan Kompetensi Guru yang Masih Rendah
Kualitas tenaga pengajar alias guru di negeri ini pada dasarnya sudah begitu rendah, terutama terkait kesejahteraan atau gaji. Namun di sekolah-sekolah negeri, problematika semacam ini justru semakin parah.
Banyak dari sekolah negeri yang kerap menghadapi masalah kekurangan guru, guru berstatus honorer, guru-guru yang sudah lansia dan bahkan cara mengajarnya sudah usang (ceramah di depan kelas tanpa piranti teknologi), dan seterusnya.
Apalagi dengan fakta bahwa gaji mereka seringkali tidak mencukupi, sudah pasti mereka tidak akan 100% dalam mengajar, karena di saat yang bersamaan mereka selalu berpikir tentang bagaimana cara agar bisa bertahan hidup.
Terlalu Kaku dan Birokratis
Sebagai satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah, otomatis tata kelola sekolah negeri menjadi kaku dan terikat dengan regulasi ketat dari pemerintah, mulai dari Dinas Pendidikan, hingga Kementerian Pendidikan.
Hal ini tentu saja membuat sekolah-sekolah tersebut sulit melakukan inovasi atau perubahan cepat seperti sekolah swasta.
Meskipun sebenarnya mereka sudah tahu apa yang dibutuhkan dan harus diperbaiki, namun akibat semunya harus menunggu “persetujuan dari pusat”, maka ide-ide yang sudah ada di kepala itu tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja.
Dampak PPDB (Zonasi dan lain-lain)
Aturan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) juga turut andil dalam menentukan kualitas sekolah negeri. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah hadirnya sistem zonasi pada 2019 lalu, yang hanya memperbolehkan anak-anak dari daerah setempat untuk bersekolah di sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
Situasi ini tentunya juga menjadi salah satu pemicu berkurangnya minat siswa serta orang tua untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri, yang semakin banyak aturan dan tidak fleksibel.
Di sisi lain, sekolah swasta bisa terus membuka PPDB kapan saja, tanpa harus terikat aturan zonasi dan lain-lain, selama mampu membayar biaya pendaftaran dan biaya-biaya lain sejak awal.
***
Apapun pilihan sekolah bagi anak, entah itu negeri ataupun swasta, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Meskipun sekolah swasta semakin diminati, namun itu sama sekali tidak menjamin bahwa output yang dihasilkan akan benar-benar berkualitas sesuai dengan jumlah uang yang harus dibayarkan.
Sebaliknya, berbagai keterbatasan yang dimiliki sekolah negeri juga tidak menjadi garansi, bahwa output lulusannya akan buruk atau tertinggal dari lulusan sekolah swasta.
Karena pada akhirnya, yang paling menentukan hasil akhir kualitas sekolah adalah siswa-siswi itu sendiri. Bagaimana mereka mampu memaksimalkan setiap resource yang ada (entah kurang ataupun berlimpah), untuk bisa digunakan dengan sebaik mungkin selama berada di sana.
Tidak ada artinya bersekolah di sekolah swasta yang mahal, mewah dan punya fasilitas lengkap, jika siswanya masih suka bermalas-malasan, bermain game, dan sebagainya.
Di sisi lain, segala keterbatasan fasilitas maupun birokrasi di sekolah negeri semestinya tidak perlu dijadikan alasan.
Karena transfer ilmu tidak harus dilakukan melalui sesuatu yang mewah dan megah, yang penting guru dan siswa bisa sama-sama bersinergi secara utuh, dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman, tanpa harus dimanjakan oleh dinginnya AC dan sebagainya. (*)
