Berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka lebar-lebar pintu wacana politik. Kursi yang ditinggalkan pasangan konstitusional Prabowo Subianto kini menjadi ruang pertemuan antara hukum tata negara, kepentingan partai, dan kalkulasi kekuasaan menjelang Pemilu 2029.
Di tengah perbincangan itu, muncul satu nama yang menarik perhatian, Yusril Ihza Mahendra. Dalam dialog di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (21/11/2026), ia menyatakan kesiapannya apabila Presiden Prabowo memberikan kepercayaan.
Menariknya, Yusril tidak sedang mengajukan diri melalui deklarasi politik. Ia menyatakan kesediaan, kemudian menyerahkan keputusan kepada Presiden. Dalam politik, kalimat semacam ini memiliki bobot tersendiri. Seseorang membuka pintu, tetapi tetap membiarkan orang lain memegang gagangnya.
Memang, Presiden penentunya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR semula menetapkan tanggal 2 Desember, tetapi kemudian mengundurnya menjadi 9 Desember 2026.
Hal itu dijelaskan lebih jauh dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Penjelasan Pasal 4 huruf e menyebutkan bahwa kedua calon tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya.
Jadi, UUD 1945 menyebut kewenangan Presiden mengusulkan dua nama tanpa merinci asal partainya. Pembatasan asal partai muncul dalam penjelasan UU MD3. Inilah dasar hukum untuk menghubungkan pencalonan pengganti Gibran dengan partai atau gabungan partai pengusung Prabowo-Gibran pada 2024.
Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran melibatkan sembilan partai dan organisasi politik yang tercatat dalam perkembangan koalisi saat itu. Mereka adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, PSI, dan Prima yang tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Dari sembilan nama tadi, pembicaraan politik mengerucut pada lima partai, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan PBB. Hanya saja, Partai Demokrat dikabarkan tidak mengajukan nama. PAN menghadapi persoalan internal. Golkar sedang menghadapi dinamika kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Sejumlah kalkulasi politik mengarah ke Gerindra. Beberapa kadernya pun masuk dalam percakapan politik. Di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Sudaryono. Masing-masing memiliki kelebihan dan tingkat kedekatan yang berbeda-beda dengan Prabowo.
Di antara partai pendukung, PBB memiliki karakter berbeda. Partai ini ikut mendukung Prabowo-Gibran, tetapi tidak mempunyai kekuatan parlementer sebesar Gerindra, Golkar, PAN, atau Demokrat. Yusril sendiri merupakan tokoh senior yang mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan dan hukum tata negara.
Di sinilah muncul sebuah kalkulasi yang patut diperhatikan. Penunjukan tokoh Gerindra berpotensi menambah konsentrasi kekuasaan dalam satu partai yang sama dengan Presiden. Sebaliknya, tokoh dari partai mitra koalisi dapat menjadi bagian dari kompromi politik yang lebih luas.
PBB, dengan posisi politik dan kekuatan parlementernya, menyediakan salah satu kemungkinan untuk membaca kompromi tersebut. Yusril dapat dipandang sebagai pilihan yang relatif minim risiko kompetisi politik bagi Prabowo, meskipun tentu saja setiap penunjukan Wakil Presiden membawa konsekuensi politik, termasuk bagi partai-partai lain dalam koalisi.
Sementara itu, Golkar menghadapi isu yang melibatkan Bahlil. Hal itu tampaknya berkaitan dengan dua dinamika yang muncul hampir bersamaan pada November 2026. Pertama, beredarnya tudingan yang mengaitkan Bahlil dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, meskipun tuduhan tersebut telah dibantah oleh pihak Golkar.
Kedua, muncul poster digital yang mengembuskan rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Golkar pada 29 November 2026. Poster itu mencatut nama Ahmad Doli Kurnia sebagai calon ketua umum. Bahlil dan sejumlah pengurus Golkar membantah adanya agenda resmi Munaslub tersebut.
Yusril menarik secara politik karena membawa tiga modal yang cukup jelas. Pertama, pengalaman panjang dalam pemerintahan. Kedua, penguasaan hukum tata negara dan ilmu politik. Ketiga, posisinya sebagai tokoh PBB yang pernah berada di pusat berbagai peristiwa politik nasional.
Namun, ada satu pertimbangan politik lain yang tampaknya ikut masuk dalam kalkulasi Prabowo. Kehadiran Yusril sebagai Wakil Presiden relatif tidak menimbulkan persaingan internal yang berarti bagi Prabowo menjelang Pemilihan Presiden 2029.
Yusril sudah berusia 70 tahun, memimpin partai dengan kekuatan elektoral terbatas, dan tidak memiliki basis politik massa sebesar partai-partai utama koalisi. Ia pun memiliki kedudukan terhormat di dunia akademik, yang lebih menempatkannya sebagai politisi intelektual dengan kecenderungan pemikiran filosofis.
Dengan karakter seperti itu, Yusril dapat dipandang sebagai mitra konstitusional yang tidak membawa ancaman kompetisi kepemimpinan bagi Prabowo. Tentu saja, ini merupakan pembacaan atas konfigurasi politik, bukan kepastian mengenai pertimbangan pribadi Presiden.
Namun, ada pula pertanyaan yang perlu kita ajukan. Apakah Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang berasal dari partai besar untuk memperkuat dukungan parlemen? Ataukah Presiden justru membutuhkan figur dari partai yang lebih kecil agar hubungan antarkekuatan koalisi tetap terjaga?
Di sini kita perlu mengingat satu hal. Politik sering mempertemukan kesempatan, kepentingan, dan momentum. Ketiganya dapat bertemu, tetapi tidak selalu menghasilkan keputusan yang sudah dirancang sebelumnya. Penampilan Yusril akhir-akhir ini memberi sinyal ke arah momentum tersebut.
Bagi Yusril, wacana ini mengingatkan kita pada perjalanan politiknya sejak Pemilu 1999. Saat itu, ia memimpin PBB dan menjadi salah satu tokoh penting dalam dinamika politik nasional setelah Reformasi. Ia seorang intelektual hukum yang mampu bergerak dari dunia akademik menuju pusat kekuasaan.
Kini, setelah lebih dari dua dekade, namanya kembali masuk dalam pembicaraan mengenai jabatan tertinggi kedua di republik ini. Jika Prabowo memilihnya, sejarah politik Yusril akan memperoleh babak baru. Jika tidak, ia masih memiliki banyak kesempatan untuk berkiprah di panggung kenegaraan.
Tetapi, persoalan terpenting sebenarnya jauh melampaui nama calon. Wakil Presiden memegang kedudukan konstitusional yang strategis. Karena itu, proses pengisiannya perlu menjamin kepastian hukum, legitimasi politik, dan keberlanjutan pemerintahan.
Kursi Wakil Presiden jangan sampai menjadi sekadar hadiah bagi partai yang paling pandai menghitung kursi. Republik membutuhkan mekanisme yang tertib, pertimbangan yang terbuka, dan figur yang memahami tanggung jawab konstitusionalnya.
Pada akhirnya, peta politik boleh bergerak. Nama-nama boleh bermunculan. Namun, konstitusi harus tetap menjadi kompas. Sebab, dalam perjalanan sebuah republik, jabatan memang dapat berganti tangan, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh ikut berpindah arah.
