Saya mengenal intelektual rendah hati ini sejak mahasiswa. Kendatipun bergelar doktor yang diperoleh dari lembaga pendidikan bergengsi, London School of Economics (LSE), Mas Juwono bersedia duduk berdampingan dengan saya sebagai sesama pembicara dalam beberapa diskusi.
Suatu hari, saya bertanya apa benar perjalanan ayahnya, Sudarsono, ke India pada 1949, dibiayai rakyat Aceh.
Kutaradja, kini Banda Aceh, adalah ibu kota Republik Indonesia ketika itu —setelah Yogyakarta dan Bukittinggi jatuh kembali ke tangan Belanda dalam agresi kedua. Maka pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Sjafrudin Prawiranegara berkantor di Kutaradja. Salah satu yang serta dalam rombongan itu adalah ayah Juwono, Sudarsono.
Aceh, kala itu adalah penyumbang utama jalannya republik. Di samping menyumbang pesawat udara, biaya sehari-hari PDRI berasal dari Aceh. Termasuk kegiatan diplomasi ke luar negeri.
Dalam konteks itulah saya bertanya perihal di atas kepada Mas Juwono. Dan Juwono membenarkan bahwa biaya perjalanan diplomasi Sudarsono, sang ayah, dibiayai oleh masyarakat Aceh.
Ketika hendak kuliah ke Monash University, Melbourne, Mas Juwono yang memberikan rekomendasi kepada saya. Rekomendasi lainnya datang dari Herbert Feith.
Maka, saya berhutang budi intelektual kepada Mas Juwono.
Pada 1999, ketika Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden, puluhan kamera televisi diarahkan ke saya di gedung MPR. Salah satu yang saya ajukan dalam wawancara riuh rendah itu adalah Mas Juwono menjadi Menteri Pertahanan. Salim Said yang melintas saya minta dukungannya.
Dan Mas Juwono ditunjuk Presiden Wahid menjadi Menhan —mungkin kalangan sipil pertama sejak masa Orde Baru.
Hari ini Mas Juwono pergi untuk selama-lamanya.
Kita kehilangan sosok inteletual santun dan mengayomi kaum muda.
(*)
