Sementara dengan berjalannya waktu THHK menjadi berkembang besar. Orang-orang Tionghoa memaknai pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan tetapi sebagai wadah persatuan dan alat aspirasi politik.
Sejatinya pendidikan adalah suatu upaya mulia untuk mencerdaskan dan memerdekakan pikiran seseorang, tetapi pendidikan dapat menjadi hal yang menakutkan jika di dalamnya terselip ideologi yang secara terencana ingin ditanamkan kepada siswa.
Hal ini dapat dilihat bahwa, pembentukan THHK disusul dengan munculnya surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya Li Po (19001), di Sukabumi, kabar Perniagaan (1903 di Batavia), Pewarta Sorabaia (1901 di Sukabumi), dan Djawa Tengah (1909 di Semarang).
Setelah pemunculannya maka organisasi surat kabar tersebut mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Cina raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa Hindia Belanda dan mengarahkan orientasinya secara kultural dan politik ke negeri Cina.
Gerakan Cina Raya ini berkembang dengan pesat, pada tahun 1907 Siang Hwee (kamar dagang Tionghoa) telah terbentuk di berbagai kota di Jawa.
Pada tahun 1907, T’ung-meng Hui (himpunan yang disumpah bersama, partai revolusioner Dr Sun yat Sen) membentuk cabang di Pintu Kecil. Cabang ini segera mengubah namanya menjadi Chi-nan she (Klub pengembara Nanyang) dan mulai membangun taman-taman bacaan atau Soe Po Sia (Shu pao she) di Hindia Belanda yang bertujuan untuk menyebarluaskan doktrin-doktrin revolusioner, di antaranya hanya 6 di Jawa.
Sebelum terbentuknya Republik Cina, terdapat 52 taman bacaan di Hindia Belanda, taman-taman bacaan itu tidak hanya menyediakan bacaan, yang sebagian besar dalam bahasa Cina, tetapi juga menyelenggarakan ceamah dan diskusi, yang menggunakan bahasa Cina (mungkin dialek Hakka atau kanton) sebagai perantara, maka dari itu tidak banyak kaum peranakan yang ikut serta.
Corong utama pendukung nasionalisme Cina adalah Sin po. Surat kabar ini kemudian diidentikkan dengan golongan yang mendukung nasionalisme Cina.
Sin Po ini kemudian berkembang menjadi surat kabar harian yang besar.Sin Po bahkan kemudian utama Kabar Perniagaan, yang dikuasai oleh opsir-opsir Tionghoa Peranakan (Kapitan Cina) dan berpendirian konservatif. Sin Po di bawah pimpinan Kwee hing Tjiat (1916-1918) mulai bergerak memimpin masyarakat Tionghoa dalam hal-hal politik.
Apa yang dirasakan penduduk Tionghoa dapat tercermin melalui surat kabar secara tidak langsung memengaruhi kesadaran mereka akan identitas bangsanya. Hampir semua pers Tionghoa pada periode ini masih memiliki orientasi politik ke negeri Cina dan tidak mau terlibat dalam politik lokal.
Sikap apolitik dalam kancah politik lokal semakin menguat setelah Konferensi Masyarakat Tionghoa di Semarang pada tahun 1917. Dalam konferensi ini, pandangan politik surat kabar Sin Po mendapatkan dukungan luas yaitu anjuran persatuan penduduk totok dan peranakan serta peningkatan kualitas pendidikan bagi peranakan.
Sin Po juga menganjurkan bahwa penduduk Tionghoa di Hindia Belanda diharapkan dapat memberikan kontribusi politik terhadap negeri Cina yang sedang berada dalam kondisi terjajah bangsa Jepang.
Meskipun demikian, Sin Po masih belum mendukung penduduk Tionghoa untuk terjun dalam politik local karena dapat memecah belah persatuan.
Hal tersebut disebabkan mereka percaya bahwa negeri Cina adalah pelindung bagi orang-orang Tionghoa perantauan dan kaum Tionghoa peranakan dapat mempertahankan hidupnya kalau mereka terikat dengan Cina, meskipun tidak jelas bagaimana Cina dapat melindungi mereka, tetapi mereka mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan untuk mencapai hal ini lewat saluran diplomasi.
Oleh karena itu Sin Po mengutuk opsir-opsir Tionghoa dan para pemimpin golongan Tionghoa peranakan yang dalam pandangan mereka bermaksud memimpin Tionghoa Hindia Belanda ke arah yang salah.
Pada tahun 1918 Sin Po di bawah pimpinan Tjoe Bou San, mulai menggerakkan orang-orang Tionghoa untuk menolak Undang Undang tentang Kawula Negara Belanda, yang disebut Wet Op het Nederlandch Onderdaanschap (WNO), yang isinya menyatakan bahwa semua orang Tionghoa Hindia belanda adalah kawula Belanda.
Karena sebelumnya yaitu sebelum Revolusi 1911, Kekaisaran Cina sudah mengumumkan Undang Undang Kewarganegaraan kekaisaran ( 1909) yang menegaskan bahwa semua orang yang berdarah Cina dianggap berkewarganegaraan Cina.
Chou Bou San dalam artikelnya berargumen bahwa orang-orang Tionghoa Hindia Belanda orang asing yang berbeda kepentingan dengan golongan lain di Hindia Belanda, sehingga harus menolak WNO.
Kampanye menentang WNO sebenarnya baru terjadi delapan tahun setelah pengumuman milisi akan dikenakan pada kaum peranakan Tionghoa.
Kelompok Sin Po berhasil melancarkan kampanye ketika milisi diusulkan dalam Volksraad. Tujuan jangka pendek kampanye adalah untuk menghapuskan usul tentang milisi, dan juga menuntut status Eropa untuk Tionghoa, namun mereka tidak memperjuangkan semua ras di Hindia Belanda, tetapi hanya orang-orang Tionghoa dan Belanda.
Kampanye tersebut merupakan ungkapan ultranasionalisme Cina sebab kelompok Sin Po beranggapan bahwa Tionghoa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang bumi putera.
Usaha menentang WNO akhirnya gagal, bahkan tuntutan persamaan status Eropa tidak berhasil. Pembatalan usul milisi menyebabkan kampanye kehilangan daya geraknya.
Banyak kaum Tionghoa peranakan dan pengusaha kaya yang tidak menyokong kampanye, karena mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang sudah mantap di Hindia Belanda, dan yang paling penting reaksi Pemerintah Cina terhadap kampanye ini tidak membantu.
Pemerintah Cina mengalami kesulitan dalam menuntut kaum peranakan di Hindia Belanda sebagai warga negaranya. Perjanjian konsuler akhirnya diperbarui dan ini secara langsung memadamkan kampanye menentang WNO.
Batu sandungan lain adalah perubahan politik pemerintah Hindia Belanda, yang memberikan perhatian kepada warga Tionghoa, misalnya pada tahun 1907 Menteri Urusan Tanah jajahan Belanda De Vock mulai mempertimbangkan untuk membuka sekolah Belanda bagi anak-anak Tionghoa.
Setahun kemudian (1908) sekolah dasar Belanda pertama dibuka untuk anak-anak Tionghoa, yaitu Holandsch Chineesche School (HCS) didirikan di Batavia, kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya.
HCS dirancang seperti Europeesche Lagere School (ELS) atau sekolah rendah Eropa/SD yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan tidak memberikan pelajaran bahasa Cina maupun kebudayaannya.
Selain itu pemerintah Hindia Belanda juga memberikan kesempatan kepada anak-anak Tionghoa untuk masuk ELS, sekolah yang semestinya khusus untuk anak-anak Belanda dan Eropa.
Karena alasan latar belakang budaya yang agak khas, maka kebanyakan orang Tionghoa Peranakan memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah Belanda walaupun tes masuk yang diberikan oleh pihak sekolah sulit dan biaya sekolah yang lebih mahal.
Akibatnya, anak-anak yang masuk sekolah THHK jumlahnya semakin berkurang, namun sekolah THHK tetap memiliki murid lebih banyak dari sekolah Belanda.
Pertemuan tahun 1927 di Semarang, yang dihadiri oleh orang-orang Tionghoa Peranakan, mendesak Pemerintah Hindia Belanda agar lebih banyak lagi membuka sekolah-sekolah HCS dan menambahkan pelajaran bahasa dan budaya Cina ke dalam kurikulum sekolah tersebut.
Usul tersebut disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membuka lagi sekolah HCS, akan tetapi tidak pernah mengubah kurikulumnya.
Hal ini disebabkan karena pemerintah khawatir jika bahasa dan budaya Cina dipelajari, maka akan meningkatkan rasa nasionalisme Cina. Hal ini disebabkan adanya keberanian siswa THHK Semarang yang mendirikan perkumpulan Hsiao You Hui pada tahun 1929.
Sementara itu semangat nasionalisme tumbuh melalui proses proses waktu yang lama. Ketika bibit nasionalisme mulai muncul di hati orang-orang Tionghoa, arahnya kembali terpecah ke dalam tiga jalur yaitu, pendukung negeri Cina, pendukung pemerintah kolonial dan pendukung kemerdekaan Indonesia.
Pembukaan pendidikan dasar modern berbahasa Belanda bagi anak-anak Tiomghoa, maka terbukalah kesempatan bagi mereka untuk mempelajari bahasa Belanda disamping bahasa Mandarin yang mereka pelajari secara tradisional.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika persentase angka melek huruf dan bahasa Belanda dalam komunitas Tionghoa cukup tinggi, dibandingkan komunitas lainnya, seperti bisa ditelusuri dalam hasil sensus penduduk tahun 1930.
Selain itu dengan menguasai Bahasa Belanda kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tingkat lebih tinggi juga terbuka lebar. Dari sebuah penelitian terungkap bahwa pada tahun 1920 dan 1930-an di beberapa perguran tinggi di Jakarta mahasiswa Tionghoa jumlahnya cukup banyak.
Di sekolah kedokteran STOVIA, pada tahun 1920/1921 mahasiswa Tionghoa tercatat 7 orang dari 117 mahsiswa, pada tahun 1927 menjadi 15 orang mahasiswa, pada tahun 1927 menjadi 12 orang mahasiswa, antara tahun 1933- 1937 komposisi mahasiswa stabil di angka berikut: mahasiswa Eropa 35%, Indonesia 45%, Tionghoa 20% dan pada tahun 1941, dari total 631 mahasiswa 121 adalah mahasiswa Eropa, 259 mahasiswa Indonesia, dan 222 mahasiswa Tionghoa.
Sementara di Sekolah Tehnik Bandung pada tahun 1937 tercatat mahasiswa Tionghoa berjumlah 40 orang mahasiswa atau 24% dari total mahasiswa dan pada tahun 1938 jumlah mahasiswa Tionghoa di Sekolah Tinggi Hukum tercatat 68 orang atau 18% total mahasiswa yang terdaftar.
Para mahsiswa tersebut adalah alumni dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda, sebaliknya lulusan sekolah-sekolah THHK sulit untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Belanda. Karena mereka tidak paham bahasa Belanda, padahal di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah hindia Belanda mayoritas menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda.
Hambatan lain terhadap gerakan penyatuan orang-orang Tionghoa adalah nasionalisme Indonesia. Misalnya pada tahun 1932 didirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang secara langsung menentang Chung Hwa Hui.
PTI meminta masyarakat Tionghoa Hindia Belanda untuk mengidentifikasikan diri mereka sebagai masyarakat Indonesia dan menyetujui upaya kalangan nasionalis Indonesia dalam membentuk sebuah pemerintahan sendiri dan akhirnya Indonesia yang merdeka melalui cara-cara konstitusional.
PTI bersikap anti Belanda dan menolak nasionalisme Tiongkok. PTI bekerjasama dengan pergerakan nasionalis Indonesia.
Selain melalui PTI orang-orang Tionghoa di Indonesia tidak sedikit yang terlibat dalam dunia pergerakan nasional, mereka turut andil dalam mencapai kemerdekaan. Misalnya terlibat dalam “Sumpah Pemuda” yang meletakkan dasar bagi lahirnya bangsa Indonesia, yaitu Kwee Thiam Hong, Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok, Tjio Djien Kwie.
Selain itu juga terdapat empat orang Tionghoa yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu Oey Tjong Hauw, Oei Tiang Tjoei, Mr. Tan Eng Hua, dan Liem Koen Hian.
Etnis Tionghoa yang turut meresmikan UUD 1945 dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Jap Tjwan Bing.
Penutup
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, pendirian sekolah-sekolah THHK disambut baik oleh orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda yang menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik.
Hal ini dapat dibuktikan dengan pendirian sekolah-sekolah THHK di banyak kota di Jawa, dan sekolah-sekolah tersebut mendapatkan murid yang memadai. Kondisi ini disebabkan karena pada waktu itu belum adanya sekolah formal khusus untuk anak-anak Tionghoa.
Yang ada hanya sekolah-sekolah tradisional yang tidak memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak Tionghoa. Memang pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan sekolah-sekolah, tetapi sekolah-sekolah tersebut diperuntukkan bagi anak-anak orang Eropa dan bumi putera, sehingga kesannya telah terjadi diskriminasi terhadap warga Tionghoa.
Misi dari pendirian sekolah-sekolah THHK tersebut adalah untuk mencinakan kembali orang-orang Tionghoa perantauan dengan mengenalkan kembali tradisi-tradisi warisan leluhur di Tiongkok, agar warga Tionghoa di Hindia Belanda mengetahui tradisi-tradisi yang benar, misalnya ritual kematian, perkawinan, dan lain-lain.
Selain itu juga dengan mengenalkan kembali negeri leluhurnya dengan memasukkan pelajaran bahasa Mandarin, sejarah Tiongkok, etika berdasarkan ajaran Konghucu, sehingga dengan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan negeri Tiongkok akan memperkuat semangat persatuan di kalangan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, tumbuh rasa cinta pada negeri leluhurnya.
Usaha mempersatukan etnis Tionghoa di Hindia Belanda ternyata menghadapi kendala-kendala ketika benih nasionalisme tersebut berubah menjadi suatu gerakan yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda.
Hambatan tersebut terjadi ketika pemerintah Hindia mengeluarkan kebijakan yang berupa perhatian kepada etnis Tionghoa di Hindia Belanda, misalnya pendirian sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak etnis Tionghoa yaitu HCS. Ternyata banyak diminati oleh orang-orang Tionghoa karena berbahasa pengantar bahasa Belanda, sehingga lulusan HCS ini bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Bahkan pemerintah Hindia Belanda mengizinkan anak-anak orang-orang Tionghoa sekolah di sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa dan pribumi.
Keberadaan sekolah-sekolah ini ternyata berpengaruh terhadap eksistensi sekolah-sekolah THHK. Penghapusan jalan dan wijkenstelsel, sehingga gerakan-gerakan yang menuntut persamaan hak dengan orang-orang Eropa tidak lagi efektif.
Selain itu juga nasionalisme Indonesia yang ternyata juga ada orang-orang Tionghoa yang berperan di dalamnya. Akibatnya Tionghoa Hindia Belanda tidak menjadi kesatuan yang utuh. (*)
