Mabur.co- Universitas Gadjah Mada (UGM) menelusuri keberadaan dan kondisi mahasiswanya menyusul aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Kantor DPRD DIY, Selasa (10/11/2026).
Rektor UGM Prof Ova Emilia mengatakan, kampus akan mengupayakan pendampingan bagi mahasiswa yang ditangkap atau diamankan aparat, termasuk bantuan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang.
“Pihak kampus juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak,”ujarnya saat dikonfrimasi, Rabu (11/11/2026).
Ova menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi, UGM berkomitmen mempertahankan lingkungan akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis.
“Kampus juga menghormati keterlibatan sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dalam kehidupan publik. UGM menolak segala bentuk kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika menyampaikan aspirasi maupun selama proses pengamanan aksi berlangsung,”ucapnya.
Ova mengatakan, setiap tindakan pengamanan oleh aparat harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta menghormati hak asasi manusia.
“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, kampus akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” ujarnya.
Ova mengatakan, UGM sebagai perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab menjaga ruang demokrasi agar perbedaan pendapat, kritik, dan penyampaian aspirasi bisa berlangsung tanpa ancaman kekerasan. Kampus, harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.
“Perlindungan terhadap orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berpendapat juga menjadi bagian dari komitmen demokrasi. Universitas memastikan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi mahasiswa sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak mereka,” ucapnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mad Prof. Dr. Gabriel Lele, menuturkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) menyampaikan keprihatinan mendalam dan mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap massa aksi 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Peristiwa yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ini menjadi persoalan serius, terutama terkait keselamatan mahasiswa, kebebasan menyampaikan pendapat, dan perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa dan seluruh sivitas akademika,” ucapnya.
Gabriel Lele mengatakan, Fisipol UGM berdiri bersama mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kegelisahan terhadap penyelenggaraan negara sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
“Fisipol UGM menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan,” ujarnya.
Gabriel Lele mengatakan, Fisopol UGM mendesak negara untuk menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“Mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk yang terjadi di lingkungan kampus. Kampus harus dihormati sebagai ruang aman bagi sivitas akademika untuk menjalankan kebebasan akademik dan menyampaikan aspirasi,” ucapnya.
Gabriel Lele menuturkan, Fisipol mendukung langkah UGM dalam pendataan dan verifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak, serta meminta jaminan akses informasi, layanan kesehatan, dan pendampingan hukum.
Fisipol UGM berkomitmen untuk terus mengupayakan pendampingan dan koordinasi guna memastikan keselamatan serta terpenuhinya hak-hak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.
“Kami percaya bahwa keberanian berpikir kritis, kebebasan berpendapat, dan perjuangan melawan ketidakadilan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus terus dirawat dan dilindungi,” ucapnya.
