Mabur.co – Sejak menjabat sebagai RI-1 pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto kerap mengeluarkan statement yang memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat.
Mulai dari pernyataan “kejar koruptor sampai ke Antartika”, wacana memaafkan koruptor asal mengembalikan uang yang dikorupsi, “Hidup Jokowi”, “rakyat di desa nggak pakai Dollar”, “yang merasa Indonesia suram silakan cari negara lain”, menyebut jurnalis dan LSM dengan istilah “Londo Ireng”, hingga yang terbaru adalah mengklaim seorang pengupas bawang di Bogor dengan upah Rp 700 ribu per kilogram, dan juga wacana pengadaan ambulans udara dan dokter terbang, untuk penanganan pasien di daerah, dan seterusnya.
Ketika Presiden kerap melontarkan pernyataan mengejutkan semacam itu di setiap pidatonya, tim komunikasi pemerintah yang terdiri dari Badan Komunikas (Bakom), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan lain-lain, justru seringkali membela pernyataan keliru dari sang RI-1, sekaligus berusaha mengkoreksi maksud dari pernyataan Presiden, agar publik tidak salah kaprah, dan seterusnya.
Menurut analis sosiologi dan politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, fenomena semacam ini justru membuatnya kebingungan, karena tim komunikasi yang seharusnya mendukung dan menyajikan data yang sesuai dengan narasi Presiden, justru lebih banyak mengoreksi maksud pernyataan Presiden, yang dianggap telah disalah-artikan oleh publik di media sosial, dan sebagainya.
“Harusnya kan narasi dari Presiden itu diperkuat sama tim komunikasinya. mendukung atau membenarkan narasi Presiden. Tapi yang terjadi mereka malah seperti mengoreksi kayak ‘maksud Presiden itu begini‘ dan seterusnya. Kan jadi nggak produktif pemerintahan ini kerjanya. Jadi praktik-praktik komunikasi politik semacam itu harus segera diperbaiki, kalau tidak ingin situasinya jadi semakin parah,” ucap Ubedilah Badrun, seperti dilansir dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, beberapa waktu lalu.
Hasil Diskusi atau Improvisasi Sendiri
Satu hal lainnya yang ikut disorot oleh Ubedilah Badrun adalah, bagaimana tim komunikasinya merancang setiap pidato yang dibawakan Presiden Prabowo Subianto sebelum naik di atas podium.
Apakah setiap pernyataan Prabowo ketika pidato itu merupakan hasil diskusi dengan tim komunikasinya, atau justru merupakan improvisasi dari Prabowo sendiri.
Apalagi dalam sebuah kesempatan pidato, Prabowo juga pernah mengatakan bahwa dirinya cenderung malas membaca teks saat berpidato, karena akan lebih cepat ngantuk, dan seterusnya.
“Kita perlu melihat fenomena pidato Presiden ini, apakah ini (naskah pidato) merupakan hasil dari diskusi dengan timnya, atau dia (Prabowo) menarasikannya sendiri. Nah nanti tugasnya Bakom (Badan Komunikasi) dan lain-lain itu kayak ‘bersih-bersihin’ narasinya Presiden, gitu. Kan jadi buang-buang energi aja tuh mereka (tim komunikasi pemerintah),” pungkas Ubed, panggilan akrabnya.
Dengan situasi semacam itu, Ubed pun meminta seluruh tim komunikasi di jajaran pemerintah saat ini, untuk bisa mengatur apa-apa saja yang perlu dan tidak perlu diucapkan Presiden pada saat berpidato, beserta gestur yang ditunjukkan di hadapan para hadirin dan juga di depan kamera.
Sehingga ke depannya, pidato Presiden bisa lebih tertata, tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan, sekaligus tidak menimbulkan perdebatan di ranah publik. Apalagi dijadikan bahan candaan bagi para konten kreator, dan seterusnya. (*)
