Mabur.co – Ancaman krisis yang berpotensi melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, akibat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, membuat banyak negara mulai memutar otak sedemikian rupa, untuk bisa bertahan dari kemungkinan terburuk akibat perang yang tak kunjung usai.
Di Indonesia sendiri, Presiden Prabowo tengah mengkaji wacana pemotongan gaji pejabat, serta penerapan kerja melalui sistem WFA (Work From Anywhere) dan WFH (Work From Home), agar bisa menghemat pasokan energi yang dimiliki Indonesia selama beberapa waktu ke depan.
Wacana itu semakin dirasa realistis, ketika mengacu pada kondisi pandemi covid pada 2020 lalu, yang juga memaksa seluruh dunia “beradaptasi” dengan pola kerja baru.
Indonesia pun dianggap berhasil melalui masa sulit tersebut sampai pandemi berakhir.
Namun bagi Pengamat Kebijakan Publik UGM, Media Wahyudi Askar, keputusan pemerintah mempertahankan dua program andalannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan juga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai tidak tepat.
Media sendiri setuju dengan pemerintah, untuk melakukan efisiensi anggaran, imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak dunia.
Hanya saja, efisiensi paling utama yang harus dilakukan adalah menghentikan sementara dua program andalan Presiden Prabowo, yakni MBG dan KDMP.
Menurut Media, ada tiga parameter yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan efisiensi, yaitu postur anggaran yang tidak efisien atau tidak efektif, jumlah anggaran yang besar, serta penurunan daya beli masyarakat.
Dalam tiga parameter tersebut, Media merasa MBG dan KDMP sudah memenuhi syarat mutlak untuk menjadi korban efisiensi yang paling utama, ketimbang menerapkan sistem WFA atau WFH untuk para ASN dan sebagainya.
Bagi Media, pelaksanaan program MBG dan KDMP dianggap masih belum efektif, serta belum mampu memberi manfaat secara langsung bagi masyarakat.
Apalagi dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan dua program tersebut, seperti keracunan dan juga dugaan korupsi, membuat keduanya masih belum dikatakan layak untuk dipertahankan lebih jauh, di tengah ancaman krisis yang berpotensi melanda Indonesia.
Media menyarankan agar pelaksanaan MBG dan KDMP bisa lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Dengan begitu, Indonesia diperkirakan akan memiliki ruang fiskal anggaran yang lebih lebar, yakni sebesar Rp200 triliun.
Selain memperbesar ruang fiskal, Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM ini menganggap bahwa efisiensi pada MBG dan KDMP dapat menjaga daya beli masyarakat dalam waktu yang lebih lama.
Karena bagi Media, percuma saja memaksakan MBG dan KDMP tetap beroperasi di seluruh Indonesia, apabila masyarakat bawah tetap mengalami kesulitan ekonomi, diperparah dengan daya beli yang semakin menurun. (*)
