Mabur.co – Guru besar hukum tata negara, Mahfud MD, turut mengomentari pernyataan guru besar ilmu politik, Saiful Mujani, terkait upaya pemakzulan Presiden Prabowo di luar mekanisme konstitusional, yakni dengan melakukan aksi turun ke jalan, dan seterusnya.
Menurut Mahfud, apa yang disampaikan Saiful sangat rentan dengan terjadinya aksi kerusuhan, alih-alih aksi damai, seperti yang diserukan oleh Saiful sendiri.
Karena bagi Mahfud, setiap aksi turun ke jalan, apalagi dengan maksud untuk menurunkan presiden, seringkali memang dibingkai dengan kekerasan massa, yang akhirnya membuat aparat keamanan harus bertindak, dan sebagainya.
Seperti yang terjadi di beberapa daerah pada Agustus 2025 lalu.
“Di Indonesia itu, setiap pergantian presiden di tengah jalan itu kebanyakan tidak pakai prosedur konvensional (lebih banyak dengan inkonvensional yakni aksi turun ke jalan). Itulah yang terjadi selama ini. Semuanya kan (berasal) dari partisipasi politik masyarakat. Jadi itu (aksi turun ke jalan) tetap harus dilindungi (oleh konstitusi negara),” ujar Mahfud MD, dalam podcast Terus Terang, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Mahfud MD Official, belum lama ini.
Mahfud pun mencontohkan bagaimana jatuhnya Soekarno (1966), Soeharto (1998), dan juga Gus Dur (2001), di mana ketiganya berhasil dilengserkan “secara paksa” melalui partisipasi politik dari rakyat, yang melakukan aksi turun ke jalan, dan sebagainya.
“Dari zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai Gus Dur, semuanya kan diturunkan melalui partisipasi politik dari rakyat. Tidak ada yang melibatkan para elit politik. Jadi memang tidak pernah ada ceritanya presiden diturunkan secara konvensional,” tambah Mahfud.
Meskipun peristiwa penurunan presiden sering dibingkai dengan kekerasan, namun mantan cawapres nomor urut 3 dalam Pilpres 2024 ini tetap menentang hal itu terjadi. Karena yang namanya kekerasan, sudah pasti akan mengguncang stabilitas negara secara keseluruhan. (*)
