Mabur.co – Pemerintahan hari ini sepertinya benar-benar telah menabuh “genderang perang” yang melibatkan pejabat dengan rakyatnya.
Bagaimana tidak, kedua kubu nampak selalu berseteru, dan memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Seolah keduanya tidak pernah menemukan titik tengah alias kompromi dalam argumennya masing-masing.
Dalam berbagai kesempatan, kedua pihak selalu berbicara sesuai keyakinannya masing-masing, dan bersikeras bahwa pihak “oposisi” selalu salah, dan lain sebagainya.
Bisa dibilang, media (konvensional/sosial) menjadi ajang keduanya “bertarung” menyampaikan gagasannya masing-masing.
Namun sayangnya, keduanya sampai saat ini belum pernah saling bertemu, atau minimal bersilaturahmi satu sama lain.
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan bahwa pihaknya sempat dihubungi oleh istana negara, terkait demo besar-besaran yang terjadi di bulan Agustus 2025.
Namun Tiyo dan BEM UGM dengan tegas menolaknya. Karena bagi mereka, rakyat adalah “bos” bagi pejabatnya, sehingga pejabatlah yang seharusnya mendatangi para aktivis atau mahasiswa untuk melakukan dialog.
Sementara dalam konteks budaya ketimuran, umumnya rakyatlah yang mendatangi “para penguasa”. Sehingga dalam hal ini, seharusnya pihak BEM UGM bersedia menyetujui undangan dari pihak istana, untuk dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Agustus 2025 tersebut, sekaligus menyuarakan unek-unek kepada “penguasa”.
Namun bagi Tiyo, pertemuan itu tidak akan berarti apa-apa, karena sama saja dengan melenggangkan sifat feodalisme di kalangan pejabat, apalagi status mereka sejatinya hanyalah “bawahan” dari rakyat.
Mendukung Opsi Debat Terbuka
Menyikapi kedua kubu yang saling sindir dan berseteru di berbagai kanal media, Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, secara terbuka mendukung tantangan Ketua BEM-KM UGM, Tiyo Ardianto, untuk melakukan debat secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, terkait polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang terus menuai kontroversi sejak pertama kali diluncurkan pada awal 2025 lalu.
Menurut Alip, debat terbuka bisa menjadi jalan paling sehat untuk meredakan ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa/aktivis, yang belakangan ini semakin memanas di ruang publik.
“Debat adalah obat demokrasi paling manjur. Daripada saling sindir di media, lebih baik duduk bersama, berbicara langsung, dan diuji argumennya masing-masing di hadapan publik,” kata Alip dilansir dari KBA News, belum lama ini.
Momentum ini juga seharusnya bisa menjadi kesempatan yang baik, untuk membuktikan bahwa pemerintah memang benar-benar hadir untuk rakyatnya, daripada sekadar pidato berapi-api padahal hanya “omon-omon” semata.
“Siapa tahu, debat ini bisa menjadi contoh politik yang beradab antara pejabat dengan rakyatnya. Kritik mahasiswa bisa dijawab dengan argumentasi yang kuat dan valid. Bukan dengan ketersinggungan apalagi emosi (misalnya dengan gimmick menangis seperti saat Debat Pilpres),” tambah Alip.
Alip pun memiliki satu usulan unik, terkait dimana seharusnya lokasi debat tersebut dilaksanakan. Tentu saja bukan di panggung televisi (yang penuh dengan gimmick, iklan, dan script di dalamnya), atau di forum politik formal (termasuk di gedung kampus).
“Saya sendiri mengusulkan debat ini dilaksanakan di forum kebudayaan Maiyah, yang diasuh budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun),” ucap Alip.
Pemilihan forum Maiyah sendiri bukannya tanpa alasan. Karena bagi Alip, Tiyo adalah hasil kaderisasi kultural komunitas Maiyah, sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri juga pernah hadir dan mengikuti forum Maiyah, sebelum terpilih menjadi presiden.
“Artinya keduanya memiliki titik temu kultural yang sama. Tiyo lahir dari proses belajar di Maiyah, sementara Prabowo juga pernah hadir di ruang dialog itu. Jadi mereka bukanlah dua dunia yang benar-benar asing satu sama lain,” katanya.
Ia menilai Maiyah merupakan ruang dialog egaliter (setara), sehingga memungkinkan kritik politik bertemu dengan kebijaksanaan secara budaya.
“Di Maiyah tidak ada hierarki kekuasaan sama sekali. Presiden dan mahasiswa bisa duduk sebagai manusia yang sama-sama belajar. Kritik politik pun bisa dijawab melalui tindakan budaya,” tambahnya.
Energi Baru Bagi Kelangsungan Demokrasi
Lebih jauh, Alip menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai “nutrisi” agar menjadi rezim yang lebih baik bagi “atasannya”.
Menurutnya, jika debat tersebut benar-benar terjadi (dan dilakukan di forum Maiyah), publik akan menyaksikan model komunikasi politik baru antara rakyat dengan pejabatnya (“atasan” vs “bawahan”).
IndexPolitica sendiri menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki tradisi dialog berbasis kebudayaan yang cukup kuat.
Namun sayangnya hal itu jarang dimanfaatkan dalam praktik politik modern. Terutama karena adanya disparitas yang sangat jauh antara pejabat dengan rakyatnya, yang sering dianalogikan sebagai “majikan” dengan “pembantu”.
“Politik kita seringkali terlalu formal dan defensif. Padahal tradisi kita adalah musyawarah kultural. Dan Maiyah adalah salah satu ruang hidup dari tradisi itu,” kata Alip.
Ia sendiri berharap, polemik MBG yang sering disuarakan oleh Tiyo Ardianto justru menjadi momentum yang baik, untuk dapat mempertemukan kekuasaan dan kritik dalam suasana yang lebih dewasa.
Tidak hanya itu, pertemuan kedua kubu dalam forum terbuka juga secara tidak langsung bisa menjadi “energi baru” bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, yang selama ini terkesan sangat berjarak, serta cenderung tidak memihak kepada rakyat sama sekali.
Pertanyaannya sekarang, maukah presiden Prabowo menyetujui undangan debat terbuka dari “atasannya” tersebut? Atau justru masih menyebut mereka dengan istilah “antek-antek asing”? (*)
