Sejak negara ini didirikan, founding parents sudah menempatkan keadilan dan kesejahteraan umum sebagai ujung perjuangan.
Bahwa sumber daya harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Waktu lebih dari 80 tahun nampaknya belum bisa sepenuhnya mencukupi untuk mewujudkan pesan para pendiri bangsa.
Era kepemimpinan Presiden Soekarno masih difokuskan pada penataan infrastruktur pemerintahan. Orde Lama bahkan penuh konflik pusat dan daerah akibat ketiadaan keadilan.
Jatuh bangun pemerintahan diselingi sejumlah pemberontakan menjadi catatan sejarah. Bahwa kemerdekaan tidak serta merta bisa dijadikan jembatan emas demi meraih kemakmuran bangsa.
Era Orde Baru ada sejumlah pencapaian, tetapi fakta di lapangan tak bisa menafikan adanya kesenjangan pembangunan.
Jawa mendominasi program, sedangkan luar Jawa tak banyak mendapat sentuhan. Eksploitasi pertambangan di luar Jawa bahkan tidak serta merta mampu mengangkat perekonomian rakyat.
Kesalahan manajemen pembangunan menjadi sebab kenapa daerah kaya potensi di luar Jawa tidak identik dengan kemakmuran.
Dalam konteks itu, kita memahami mengapa Bupati Nias, Utara Amizaro Waruwu, sampai harus bersujud dalam forum resmi Kementerian Desa PDT (25/2/2026).
Dia tidak sedang lebay atau menyerah. Waruwu sedang mengetuk perhatian dan kepedulian negara agar tak main-main dalam membelanjakan fiskal anggaran.
Bukan soal ketiadaan potensi dan sumber daya manusia, tetapi dengan beragam kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran transfer memang menjadikan jalan pembangunan semakin menanjak.
Berdiri pada 2008 Kabupaten Nias Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Memiliki sejarah yang panjang dengan potensi wisata dan budaya yang indah dan lengkap, Nias Utara mestinya mampu menjadi destinasi unggulan.
Tetapi bukan hal yang mudah mengingat konsentrasi pengembangan ada di kawasan Toba. Tanpa dukungan kebijakan pusat, mengangkat Nias Utara jelas bukan pekerjaan mudah.
Beda dari Raja Ampat yang sempat dijadikan destinasi wisata skala nasional, meski belakangan justru melahirkan kontroversi, Nias Utara belum mendapat banyak sentuhan.
Kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 153 ribu dan terbagi 11 kecamatan ini sesungguhnya mempunyai modal yang amat mencukupi untuk menghilangkan kemiskinan.
Wisata bahari, perkebunan kelapa, kerajinan tenun Nias adalah contoh betapa seandainya digerakkan akan menjadikan wilayah ini maju dan sejahtera.
Ada beberapa skema dan program yang bisa ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pertama, bangun kolaborasi dengan kalangan perguruan tinggi agar menggelar program pengabdian masyarakat di Nias Utara.
Bisa dimulai dari kuliah kerja nyata (KKN) sampai program pendampingan. Kerja sama dengan Pusat Studi Pariwisata yang ada di berbagai perguruan tinggi akan membuka potensi wisata dan budaya.
Kedua, buka akses dan infrastruktur menuju Nias Utara agar semakin dikenal dan diminati para wisawatan.
Keindahan alam dan keragaman budaya jelas merupakan karakter Nias Utara yang potensial dijadikan lokomotif pariwisata khusus.
Ketiga, gelar event pariwisata dan budaya secara rutin dengan menempatkan lokalitas sebagai karakter utama.
Bukan sekedar event lokal tetapi harus berskala internasional. Para wisatawan mancanegara pasti akan sangat menikmati atraksi budaya khas Nias Utara seperti tradisi megalitik, rumah adat, dan seni lompat batu (fahombo) dan tari perang.
Mereka kita biarkan membaur dan bersenyawa dengan warga masyarakat.
Dengan tiga skema di atas, Bupati Nias Utara mempunyai keleluasaan untuk membuka jalan yang paling tepat untuk dijadikan skala prioritas dalam pengembangan potensi wilayah.
Ada banyak pihak yang mau dan bersedia diajak kolaborasi. Dalam beberapa hal, performans Gubernur Jawa Barat bisa dijadikan teladan.
Secara simultan dia menggerakkan kepedulian warganya untuk mencintai wilayahnya. Saat transparansi penggunaan anggaran dijadikan ukuran acuan, di sana potensi rakyat bisa dengan mudah dimobilisasi.
Setelah sujud, Amizaro Waruwu harus segera bangkit tegak berdiri dalam barisan bersama rakyatnya. Kepemimpinan yang kuat dan membumi menjadi kunci eksistensi daerah saat pemerintah pusat mengalami tekanan fiskal.
Ingat peribahasa Nias, Hulo zamoto laegura, he ha sara ba itugu mo’osi (Usaha sekecil apa pun bila ditekuni akan memberikan hasil yang melimpah). (*)
