Negara, Kemiskinan, dan Janji Sepiring Makanan
Di negeri yang tanahnya subur dan lautnya luas, ironi kemiskinan masih menjadi bayang-bayang panjang dalam kehidupan sosial.
Anak-anak berangkat ke sekolah dengan perut yang belum sepenuhnya terisi, sementara negara terus mencari cara untuk memastikan bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kekurangan gizi.
Dalam konteks itulah pemerintah menggagas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah kebijakan yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Program ini lahir dari kesadaran bahwa pembangunan manusia tidak dimulai dari ruang sidang atau meja birokrasi, tetapi dari piring makan anak-anak.
Negara ingin memastikan bahwa generasi masa depan tumbuh dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih.
Namun di tengah ambisi kebijakan tersebut, muncul satu wacana dari Pemerintah yang memantik perdebatan hukum dan fiqh: dapatkah zakat digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan dana. Ia menyentuh wilayah yang lebih dalam—yakni batas antara kebijakan negara dan norma syariah.
Zakat dalam Islam bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga ibadah maliyah yang memiliki aturan distribusi yang tegas. Karena itu, setiap wacana penggunaan zakat untuk program negara harus diuji melalui kerangka hukum positif Indonesia, fatwa ulama, dan teori hukum Islam.
Di sinilah diskursus hukum menjadi penting. Ketika negara berusaha mengoptimalkan berbagai sumber daya untuk mengatasi kemiskinan dan malnutrisi, hukum harus memastikan bahwa upaya tersebut tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan.
Kerangka Hukum Zakat dalam Sistem Hukum Indonesia
Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Dalam banyak aspek, nilai-nilai agama—termasuk zakat—diakomodasi dalam sistem hukum nasional.
Pengelolaan zakat di Indonesia secara formal diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 3 UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Norma ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Zakat bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga instrumen redistribusi ekonomi yang diakui oleh negara.
Lebih jauh, Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.
Ketentuan ini mengacu pada prinsip klasik dalam Al-Qur’an, khususnya QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf): Fakir; Miskin; Amil; Muallaf; Riqab; Gharim; Fi sabilillah; dan Ibnu sabil.
Dari perspektif hukum positif, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kategori mustahik tersebut. Negara hanya berfungsi sebagai pengelola dan fasilitator distribusi zakat, bukan sebagai penentu baru mengenai siapa yang berhak menerimanya.
Peraturan lebih lanjut mengenai distribusi zakat juga diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
Dalam regulasi ini, zakat dapat digunakan untuk program konsumtif maupun produktif, sepanjang tetap ditujukan kepada mustahik.
Dengan demikian, kerangka hukum nasional sebenarnya memberikan ruang bagi inovasi program sosial berbasis zakat. Namun ruang tersebut tidaklah tanpa batas. Ia tetap harus berpijak pada prinsip dasar: zakat hanya untuk mustahik.
Program Makan Bergizi Gratis dan Pertanyaan tentang Mustahik
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan sosial negara yang menyasar siswa sekolah dasar dan menengah.
Tujuannya adalah mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Secara konseptual, program ini merupakan bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial yang didanai oleh anggaran negara.
Masalah muncul ketika muncul wacana bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu pembiayaan program tersebut.
Secara normatif, penggunaan zakat untuk MBG hanya dapat dibenarkan apabila penerimanya termasuk dalam kategori mustahik. Artinya, makanan yang diberikan melalui program tersebut harus benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong fakir atau miskin.
Jika program tersebut diberikan secara universal kepada seluruh siswa tanpa memandang kondisi ekonomi, maka penggunaan zakat akan menghadapi persoalan serius dalam perspektif fiqh.
Sebab zakat bukanlah dana publik yang bebas dialokasikan seperti APBN. Ia memiliki tujuan distribusi yang sangat spesifik.
Dalam tradisi fiqh klasik, para ulama menegaskan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang secara ekonomi mampu.
Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ menjelaskan bahwa zakat hanya sah diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, jika zakat digunakan untuk program MBG yang bersifat umum, maka terdapat risiko penyimpangan tujuan zakat (tasharruf ghair syar’i).
Namun jika program tersebut dirancang secara selektif—misalnya hanya untuk siswa dari keluarga miskin—maka zakat dapat menjadi instrumen yang sah secara syariah.
Fatwa Ulama dan Dinamika Fiqh Kontemporer
Dalam konteks Indonesia, diskursus penggunaan zakat untuk program sosial sering kali merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kebijakan Baznas.
MUI dalam berbagai fatwanya menegaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana ditetapkan dalam Alquran. Namun fiqh kontemporer juga membuka ruang bagi interpretasi yang lebih luas, khususnya dalam kategori fi sabilillah.
Sebagian ulama modern berpendapat bahwa fi sabilillah tidak hanya terbatas pada perjuangan militer, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan ini, program pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dapat masuk dalam kategori fi sabilillah.
Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya Fiqh az-Zakah. Ia menegaskan bahwa makna fi sabilillah dalam konteks modern dapat diperluas untuk mencakup program sosial yang memperkuat kesejahteraan umat.
Namun perlu dicatat bahwa interpretasi tersebut tetap memiliki batas. Program yang didanai zakat harus memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan umat Islam yang membutuhkan.
Dengan demikian, jika MBG diarahkan secara khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin, maka ia dapat dipahami sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan berbasis zakat.
Negara, Filantropi Islam, dan Teori Maqashid al-Shariah
Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu melihatnya melalui kerangka maqashid al-shariah—teori tujuan hukum Islam.
Menurut Al-Syatibi, hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia:
- Hifz al-din (perlindungan agama)
- Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
- Hifz al-aql (perlindungan akal)
- Hifz al-nasl (perlindungan keturunan)
- Hifz al-mal (perlindungan harta)
Program makan bergizi pada dasarnya berkaitan erat dengan perlindungan jiwa dan akal. Gizi yang cukup merupakan syarat dasar bagi kesehatan tubuh dan perkembangan intelektual anak.
Dalam perspektif maqashid, upaya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak miskin dapat dianggap sebagai tindakan yang sejalan dengan tujuan syariah. Namun maqashid tidak dapat digunakan untuk mengabaikan teks-teks normatif.
Ia berfungsi sebagai kerangka interpretasi, bukan sebagai alasan untuk menghapus aturan dasar zakat. Karena itu, penggunaan zakat untuk MBG harus tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks (nash) dan pencapaian kemaslahatan (maslahah).
Risiko Instrumentalisasi Zakat oleh Negara
Di balik perdebatan hukum tersebut, terdapat kekhawatiran yang lebih besar: instrumentalisasi zakat oleh negara.
Zakat pada dasarnya adalah institusi keagamaan yang lahir dari solidaritas umat. Jika negara terlalu jauh menggunakan zakat untuk menutup kekurangan anggaran publik, maka terdapat risiko bahwa zakat akan kehilangan karakter ibadahnya.
Secara teoritis, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada dana keagamaan seperti zakat. Dengan kata lain, zakat seharusnya melengkapi kebijakan negara, bukan menggantikan tanggung jawab negara.
Jika negara mulai bergantung pada zakat untuk menjalankan program kesejahteraan, maka muncul pertanyaan etis: apakah negara sedang memperkuat solidaritas sosial, atau justru memindahkan beban fiskal kepada masyarakat?
Mencari Titik Temu: Model Integrasi yang Proporsional
Perdebatan tentang zakat dan MBG sebenarnya tidak harus berujung pada penolakan total maupun penerimaan tanpa syarat. Yang diperlukan adalah model integrasi yang proporsional.
Beberapa prinsip dapat menjadi pedoman:
Pertama, zakat hanya boleh digunakan untuk penerima yang termasuk mustahik, terutama fakir dan miskin. Kedua, program MBG yang didukung zakat harus bersifat targeted, bukan universal. Ketiga, pengelolaan dana zakat harus tetap berada di bawah otoritas lembaga zakat seperti Baznas atau LAZ, bukan langsung oleh pemerintah.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dana keagamaan.
Dengan model seperti ini, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam yang memperkuat kebijakan sosial negara tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
Zakat, Negara, dan Etika Keadilan Sosial
Pada akhirnya, perdebatan tentang zakat dan program makan bergizi gratis bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan dana.
Ia adalah refleksi dari pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana negara dan agama bekerja bersama untuk melawan kemiskinan?
Zakat mengajarkan bahwa kekayaan tidak boleh berhenti pada satu tangan. Ia harus mengalir seperti sungai yang memberi kehidupan bagi ladang-ladang yang kering.
Dalam masyarakat yang masih menghadapi ketimpangan ekonomi, zakat adalah bahasa solidaritas yang paling purba sekaligus paling relevan.
Namun solidaritas tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan batas hukum. Zakat memiliki aturan yang lahir dari wahyu, dan aturan itu harus dijaga agar makna ibadahnya tidak hilang.
Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan yang mencoba memastikan bahwa masa depan bangsa tidak dimulai dari kelaparan. Tetapi dalam menjalankannya, negara harus berhati-hati agar tidak menjadikan zakat sekadar instrumen fiskal.
Zakat bukan hanya soal distribusi harta. Ia adalah pernyataan moral bahwa keadilan sosial adalah bagian dari iman.
Ketika negara ingin menyentuh wilayah sakral itu, ia harus melakukannya dengan kehati-hatian, dengan kejujuran, dan dengan kesadaran bahwa di balik setiap rupiah zakat, ada amanah spiritual yang tidak boleh diabaikan. (*)
