Mabur.co – Sosok Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terus menjadi perbincangan hangat di jagad dunia maya, terutama sejak ia menyebut Prabowo Subianto sebagai “Presiden Bodoh”, serta memplesetkan singkatan program unggulan Prabowo yakni MBG dengan “Maling Berkedok Gizi”.
Mahasiswa sendiri memang punya sejarah panjang sebagai salah satu yang paling vokal mengkritik pemerintah. Tidak hanya saat ini saja, sejak zaman presiden Soekarno pun, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan negara.
Dengan perkembangan zaman yang serba canggih seperti sekarang, tentunya suara-suara mahasiswa menjadi semakin masif, dan bahkan sudah tidak terbendung lagi, untuk selalu mengkritik setiap kebijakan negara, yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Disinggung soal kemungkinan terjun ke dunia politik setelah kerap mengkritik kebijakan pemerintah, Tiyo mengaku tidak memiliki niatan sama sekali untuk menuju ke arah sana. Namun ia lebih ingin memaksimalkan peran yang ia jalani saat ini, yakni sebagai Ketua BEM di salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia.
“Kita tentu tidak berharap jabatan dengan melakukan ini (terus mengkritik pemerintah), Kita juga tidak berharap ini akan jadi modal politik. Tapi apabila kita punya peran lain (di luar pemerintahan) ya kita akan berusaha maksimalkan juga,” ucap Tiyo dilansir dari kanal YouTube Owrite, belum lama ini.
Lebih lanjut Tiyo mengungkapkan, aksi aktivisme yang dilakukan oleh sebagian pihak, hendaknya tidak dimaksudkan untuk menjadi akses masuk ke dunia politik. Karena dengan begitu, nilai-nilai aktivisme yang selama ini sudah diperjuangkan, kemungkinan besar akan bergeser, dan akhirnya ikut terbawa arus untuk melakukan politik transaksional (korupsi) dan seterusnya.
“Yang paling penting menurut saya adalah, kita tidak menjadikan kegiatan aktivisme sebagai alat atau akses untuk memperoleh jabatan. Karena ketika itu terjadi, maka nilai aktivisme akan bergeser, dari alat perjuangan menjadi pragmatisme politik,” tambah Tiyo.
Menurut Tiyo, persoalan utamanya bukanlah momentum untuk menjadikan kegiatan aktivisme sebagai akses untuk terjun ke dunia politik, melainkan bagaimana agar nilai-nilai itu tetap terus terjaga, andaikan memang benar-benar ada disana (pemerintahan).
Sehingga dalam hal ini, negara bisa dikendalikan oleh orang-orang yang masih memiliki integritas yang tinggi, tanpa terbentur oleh kepentingan pribadi dan lain sebagainya. (*)
