Mabur.co – Kasus pelaporan pengamat politik, Saiful Mujani, ke Bareskrim Polda Metro Jaya, akibat dituduh merencanakan aksi makar karena ingin menggulingkan Presiden Prabowo di luar konstitusi, kini terus berbuntut panjang.
Saiful bahkan turut menggandeng Kuasa Hukum Todung Mulya Lubis, untuk ikut membantunya menjalani proses hukum di kepolisian, apabila memang diperlukan.
Sementara Todung Mulya Lubis menilai, apa yang dilakukan Saiful, melalui statemen-statemennya di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir, tidak lebih dari sekadar penyadaran politik secara demokratis terhadap publik. Sehingga tidak ada sama sekali maksud untuk mengajak makar, menghasut massa, dan lain sebagainya.
“Buat saya, apa yang dilakukan Saiful Mujani dengan statemen-statemennya, beserta aktivitasnya dari satu podcast ke podcast yang lain, itu tidak lebih dan tidak kurang merupakan bagian dari proses penyadaran politik yang demokratis buat kita (rakyat) untuk bersiap (menghadapi segala situasi yang kemungkinan akan terjadi),” ucap Todung Mulya Lubis, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (23/4/2026).
Todung pun meyakini, bahwa kasus semacam ini seharusnya tidak perlu berlanjut sampai ke tahap pengadilan, apalagi jika Saiful sampai harus ditahan (dipenjara).
Karena itu justru akan semakin memperburuk citra hukum di negeri ini, yang dianggap sudah terlalu kriminal terhadap rakyatnya sendiri, meskipun hanya bersuara tentang kinerja pemerintah yang sedang berkuasa.
“Saya senang mendapat kesempatan menjadi Kuasa Hukum buat Saiful Mujani (dalam kasus dugaan makar untuk menggulingkan Presiden Prabowo). Dan saya merasa tidak yakin, jika Saiful Mujani nantinya akan dibawa ke pengadilan. Karena ketika dia dibawa ke pengadilan, pengadilan akan berubah menjadi ‘panggung politik’ untuk mengeluarkan semua kebobrokan dan tindakan inkonstitusional yang selama ini dilakukan oleh kekuasaan,” tambah Todung.
Todung juga beranggapan, bahwa Indonesia memang butuh sosok-sosok yang berani menentang kekuasaan pemerintah, sekaligus berani bersuara di hadapan publik, seperti yang dilakukan oleh Saiful Mujani.
Sebab rakyat sudah dianggap “terlalu baik” kepada kekuasaan, dan membiarkan mereka terus “menari-nari” di atas penderitaan rakyat. Namun tidak kunjung memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dialami oleh rakyat.
Alih-alih mensejahterakan rakyat, beberapa pihak justru melaporkan ucapan rakyat ke pihak kepolisian, dan mengkriminalisasi setiap kritik yang ditujukan kepada negara, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto. (*)
