Mabur.co – Presiden Prabowo Subianto kembali berpidato di hadapan publik, sejak kontroversi pernyataan “orang desa nggak pakai Dolar” pada akhir pekan lalu.
Kali ini Presiden melakukan pidato di depan anggota DPR RI, dalam rangkaian Rapat Paripurna DPR RI, yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).
Dalam salah satu pernyataannya, Prabowo turut menyinggung Partai PDI Perjuangan (PDIP), sebagai satu-satunya oposisi dari kalangan legislatif pada masa pemerintahannya saat ini.
Nihil Oposisi
Prabowo pun berseloroh bahwa ia sebenarnya mendambakan kekuasaan “absolut” yang nihil oposisi, alias 100% koalisi, yang akan selalu memihak kebijakannya, baik apapun yang dia rencanakan, sampaikan, dan lakukan sebagai kepala negara.
“Kalau semua partai di pemerintah (menjadi bagian dari koalisi), alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin (hal itu) tidak baik. (Karena) setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus (selalu) diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara (anggota DPR dari fraksi PDIP),” kata Prabowo di gedung DPR RI, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (20/5/2026).
Meski demikian, Prabowo tetap menghormati keputusan PDIP, yang disebutnya telah “berkorban” untuk memutuskan sebagai oposisi dalam pemerintahannya saat ini.
Baginya, kritik dalam jajaran pemerintahan juga perlu dilakukan, karena terkadang kritik justru bisa menyelamatkan dirinya, dari sesuatu yang mungkin saja tidak akan berani diucapkan oleh “antek-antek Prabowo”, alias para koalisinya.
Lantaran selalu berusaha menyenangkan hati presiden, alias menerapkan prinsip “Asal Bapak Senang”.
“Memang tidak semua partai di sini adalah bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP “berkorban” untuk berada di luar pemerintahan. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih pada PDIP, Saudara (anggota DPR dari fraksi PDIP) berjasa untuk demokrasi kita,” lanjut Prabowo.
Prabowo pun terkadang merasa sedih, ketika di malam hari selalu membaca kritikan-kritikan dari anggota parlemen dari fraksi PDIP, yang dianggapnya begitu keras dan sulit diterima oleh orang nomor satu di negeri ini seperti dirinya.
Sayangnya, ketika Prabowo “dipaksa” untuk mampu menerima kritik dari jajaran PDIP, namun sepertinya ia masih belum mampu menerima kritik dari rakyatnya sendiri (yang bukan anggota PDIP).
Padahal dalam negara demokrasi, pemegang tertinggi tampuk kekuasaan suatu negara justru dipegang oleh rakyat, bukan pejabat, termasuk Presiden sekalipun. (*)
