Mabur.co – Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, mengaku tidak merasakan reformasi yang sebenar-benarnya reformasi, meskipun sudah berlangsung sejak 28 tahun lalu (1998).
Menurut Bivitri, reformasi Indonesia seolah hanya jalan di tempat, alias tidak pernah maju sejak pertama kali ditetapkan pada 21 Mei 1998 silam, ketika Soeharto akhirnya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden, sekaligus menandai berakhirnya era orde baru.
“Tepat 28 tahun lalu, tanggal 21 Mei (1998), Soeharto menyatakan berhenti (dari jabatan Presiden). Tapi kok kita (Indonesia) masih gini-gini aja ya? Suka berpikir nggak sih, kira-kira sebabnya kenapa ya? Kok kita kayak jalan di tempat (reformasinya), malah balik lagi sebenarnya (ke zaman orde baru). Kayaknya udah mendingan, terus kayak ‘putar balik’ begitu. Dan (saat ini) kita dalam situasi persis seperti sama 28 tahun yang lalu,” ungkap Bivitri Susanti, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Kamis (21/5/2026).
Reformasi Indonesia Kekurangan Regenerasi Aktor Politik
Bivitri merasa, reformasi Indonesia seperti masih kekurangan aktor, alias sosok yang benar-benar mampu menerapkan reformasi dengan sebenar-benarnya. Karena aktor pemerintahan (yang berasal dari Partai Politik (Parpol)) sejak zaman dahulu hingga saat ini pun bisa dibilang selalu itu-itu saja.
Misalnya Megawari Soekarnoputri (anak mantan Presiden Soekarno) yang tampak selamanya ada di PDI Perjuangan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu identik dengan Partai Demokrat, ditambah dengan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini juga menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Kemudian Presiden Prabowo Subianto juga sepertinya akan selamanya jadi Ketua Umum Partai Gerindra, lalu ada Surya Paloh dengan Partai Nasdem, Hary Tanoesdibjo dengan Partai Perindo yang sangat khas dengan lagu mars, serta Jokowi dan “antek-antek Solo” yang kini begitu lekat dengan Partai PSI, dan masih banyak lagi.
Semua tokoh di atas rata-rata merupakan peninggalan orde baru ala Soeharto, dan sudah hidup sekaligus dibesarkan di era rezim Soeharto sejak puluhan tahun silam.
Nama-nama tersebut juga bisa dibilang sudah “terlalu senior” untuk terus-menerus ada di dinasti Partai Politik (serta menguasai pemerintahan dari waktu ke waktu), meskipun sudah memasuki era reformasi yang berusia hampir tiga dekade lamanya.
Seolah tidak ada kaderisasi yang cukup mumpuni untuk benar-benar meregenerasi nama-nama tersebut, kecuali dari kalangan keluarganya sendiri.
“Harus diakui bahwa kita masih abai untuk membongkar (para aktor) Partai Politik, sehingga Partai Politik kita itu sebenarnya tidak pernah mengalami kebaruan. Mungkin nama-nama Partai Politiknya lumayan baru, tapi yang lebih kita (rakyat) inginkan adalah perubahan cara berpolitiknya secara keseluruhan. Cara orang mengelola, mengurus, menjalankan Partai Politik, juga harusnya berubah, serta bisa diregenerasi oleh orang-orang muda yang punya pemikiran lebih modern serta kekinian. Sehingga kita juga bisa menyalurkan aspirasi kita melalui Partai Politik, yang sebenarnya sudah berada di pemerintahan sejak lama,” tambah Bivitri.
Bivitri melihat bahwa peran parpol sejauh ini masih belum berjalan maksimal di era reformasi. Sebab terhambatnya regenerasi anggota Parpol yang dari dulu selalu itu-itu saja, serta masih dikuasai oleh orang-orang yang merupakan sisa peninggalan rezim Soeharto, membuat reformasi Indonesia seolah hanya jalan di tempat, dan tidak pernah bergerak ke arah yang lebih baik.
Parahnya, reformasi ini sepertinya ingin “diputarbalikkan” kembali oleh Presiden Prabowo, dengan memperkuat unsur-unsur militerisme di ruang-ruang sipil masyarakat. Serta mengelola negara layaknya sebuah “mainan”, yang bisa diatur sesuka hati sesuai keinginannya sendiri, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (*)
