Mabur.co – Mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, pernah mengungkapkan bahwa proses reformasi di Indonesia belum benar-benar usai.
Karena meskipun Soeharto telah lengser dari jabatan Presiden pada 1998 lalu, dan ditetapkannya reformasi sebagai pengganti orde baru, namun nyatanya, “antek-antek orde baru” itu masih tetap ada, bahkan sudah sedemikian melekat pada karakteristik manusia Indonesia sampai hari ini.
Hal itu ditandai dengan budaya feodalisme yang masih begitu kental di lingkungan masyarakat sehari-hari, di mana rakyat kerap mengagung-agungkan para pejabat, menyambut mereka bak seorang raja, dipersilakan duduk di baris terdepan (ketika menghadiri suatu acara), selalu berbicara dengan nada yang lembut, bahkan bicaranya pun harus sambil menunduk, dan seterusnya.
Persis seperti perlakuan rakyat jelata kepada sang raja.
Lalu dengan terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 14 Februari 2024 lalu, Indonesia yang pada dasarnya memang masih “bermental orde baru”, justru berusaha untuk dikembalikan lagi ke zaman itu (orde baru) secara keseluruhan.
Dalam 1,5 tahun kepemimpinannya pun, rezim Prabowo-Gibran lebih banyak mempertontonkan kekuasaan yang tampak absolut, tidak ingin diganggu gugat (termasuk oleh rakyatnya sendiri), serta berusaha mengkriminalisasi siapa saja yang berani melakukan aksi-aksi yang bersifat mengganggu kekuasaan, diantaranya dengan melakukan teror secara digital, penyiraman air keras, pelaporan ke polisi, video medsos-nya di-take down oleh Komdigi, dan seterusnya.
Reformasi Jilid II
Disitulah Tiyo menyebut bahwa Indonesia setidaknya butuh melakukan sesuatu yang disebut dengan “reformasi jilid II”, yakni menata ulang reformasi menjadi bentuk yang sebenar-benarnya reformasi, bukan reformasi yang sifatnya semu, atau hanya seolah-olah, alias hanya omon-omon (textbook) semata, sementara praktik kesehariannya justru masih “orde baru oriented“.
Adapun menurut Tiyo, syarat untuk mencapai reformasi jilid II adalah terjadinya pertemuan antara krisis politik dengan krisis ekonomi di waktu yang sama.
Indonesia sejatinya sudah mengalami krisis politik sejak lama, bahkan sudah terjadi sejak rezim Jokowi berkuasa selama 10 tahun. Parahnya, hal itu tampak semakin “disempurnakan” oleh Prabowo hanya dalam satu tahun saja.
Sementara krisis ekonomi di negeri ini seolah tinggal menunggu waktu saja, untuk benar-benar jadi kenyataan. Khususnya dengan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, serta pelemahan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi akhir-akhir ini.
Tiyo pun merasa bahwa dua faktor tersebut (krisis politik dan ekonomi) sedikit lagi akan bertemu secara bersamaan, untuk menjadi syarat terjadinya “reformasi jilid II” sebagai salah satu upaya menggulingkan kekuasaan rezim Prabowo-Gibran tanpa harus menunggu Pemilu 2029 mendatang.
“Pemilu yang tidak demokratis sudah terjadi, lembaga negara yang berfungsi tidak sebagaimana mestinya sudah terjadi, rakyat yang sudah tidak percaya pemerintah juga sudah terjadi. Kita tinggal menunggu yang namanya krisis ekonomi (untuk memastikan terjadinya “reformasi jilid II”), yang hari ini sudah ditandai dengan naiknya Dolar, turunnya IHSG, dan daya beli masyarakat yang semakin menurun,” ucap Tiyo Ardianto saat ditemui mabur.co setelah mengisi acara Konferensi “Bangunlah Kekuatan Politik Anak Muda”, yang berlangsung di Selasar Barat Fisipol UGM, belum lama ini.
Hanya saja, revolusi atau “reformasi jilid II” yang dimaksud hendaknya dimaknai betul sebagai sarana mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, bukan perubahan yang “seolah-olah” (hanya menjadi bahan konten), hanya ucapan secara lisan, alias omon-omon belaka, apalagi jika kemudian malah berusaha kembali ke masa lalu (orde baru), dan seterusnya.
“Nah pertanyaan besar bagi kita semua adalah, apakah cukup (syarat terjadinya “reformasi jilid II”) itu pertemuan antara krisis politik dan krisis ekonomi? Secara konsep, apabila krisis politik dan ekonomi bertemu, itu pasti akan terjadi revolusi (perubahan mendasar), tapi apakah revolusi itu akan membawa (sebuah bangsa) ke dalam situasi yang lebih buruk atau lebih baik, itu semua ditentukan dari kesadaran kolektif. Apakah hari ini kita (rakyat) punya sense of crisis yang sama? Apakah hari ini kita punya usulan bernegara yang cukup untuk jadi proposal perubahan kita, itu dia problemnya,” tambah Tiyo.
Dengan begitu, reformasi jilid II yang dimaksud bukan hanya menggulingkan rezim kekuasaan Prabowo-Gibran beserta seluruh antek-anteknya, melainkan juga mampu melahirkan “revolusi total” tentang cara bernegara yang lebih baik dan beradab.
Sehingga Indonesia tidak lagi dikendalikan oleh orang-orang maupun sistem yang seolah-olah hanya ingin mempertahankan kekuasaan selama-lamanya, tanpa pernah sedikitpun menerapkan kebijakan yang pro rakyat dan semacamnya. (*)
