Mabur.co – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.
Prosesi pemberian gelar ini dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun dengan melibatkan tiga persaudaraan adat, yakni Penyeimbang Buwai Pemuka Way Kan, Buwai Subbing Terbanggi Balak, dan Buwai Bulan Megow Pak Tulang Bawang.
Rangkaian upacara pun digelar meriah dengan diawali ritual Nuwang atau musyawarah keluarga, dilanjutkan Nguruk Di Way sebagai prosesi pengambilan air suci, hingga Cakak Pepadun, yakni ritual sakral menaiki singgasana adat sebagai simbol penerimaan gelar.
Riset pustaka mabur.co, Minggu (28/6/2026), pemberian gelar adat semacam ini dibahas dalam penelitian berjudul Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda yang disusun Adila Hana Putri dan tim dari Universitas Lampung.
Bukan Sekadar Seremoni
Dalam masyarakat adat Lampung disebutkan, bahwa pemberian gelar bukan sekadar seremoni. Gelar adat atau adok ini merupakan simbol pengakuan terhadap kedudukan, kehormatan, dan tanggung jawab seseorang di tengah masyarakat.
Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa gelar adat merupakan simbol yang diberikan kepada seseorang sebagai tanda bahwa ia diakui keberadaannya dalam masyarakat adat.
Karena memiliki makna yang luhur, pemberian gelar harus dilakukan melalui upacara adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur.
Tradisi pemberian adok juga menjadi salah satu cara masyarakat Lampung menjaga keberlangsungan adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Peran tokoh adat dinilai sangat penting dalam memastikan nilai-nilai budaya tetap lestari, termasuk melalui prosesi pemberian gelar yang hingga kini masih terus dijalankan.
Secara umum, masyarakat adat Lampung sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar, yakni Saibatin dan Pepadun.
Keduanya memiliki karakter budaya yang berbeda. Jokowi sendiri menerima gelar dari masyarakat Pepadun.
Jika masyarakat Saibatin tinggal dan bermukim di wilayah pesisir dan dikenal mempertahankan sistem aristokrasi, maka masyarakat Pepadun lebih banyak tinggal di wilayah pedalaman dan lebih menonjolkan nilai-nilai musyawarah serta demokrasi adat.
Perbedaan tersebut juga tampak pada tradisi pemberian gelar. Dalam adat Saibatin, gelar umumnya hanya diberikan kepada laki-laki setelah menikah dan berkaitan erat dengan garis keturunan.
Sementara pada masyarakat Pepadun, gelar dapat diberikan kepada laki-laki maupun perempuan luar melalui prosesi adat yang telah ditetapkan.
Selain sistem pemberian gelar, kedua masyarakat adat tersebut juga memiliki ciri khas berbeda, mulai dari dialek bahasa hingga busana adat.
Perempuan Saibatin mengenakan siger bertingkat tujuh, sedangkan siger Pepadun memiliki sembilan lekukan. Dialek Saibatin dikenal dengan dialek “A” atau api, sedangkan Pepadun menggunakan dialek “O” atau nyow.
Dari sini dapat dilihat bahwa pemberian gelar kepada Jokowi bisa dilakukan karena berdasarkan tradisi masyarakat Lampung Pepadun, orang luar yang tidak memiliki garis keturunan bisa mendapatkan gelar adat.
Meski begitu, peneliti Huzaini Husin dari IAI Agus Salim, Metro Lampung, menjelaskan bahwa pemberian gelar adat ini memiliki konsekuensi sosial. Di mana gelar tidak hanya menunjukkan status seseorang, tetapi sekaligus juga menjadi amanah bagi penerimanya untuk menjadi teladan di tengah masyarakat.
Melalui gelar tersebut, seseorang diharapkan mampu menjaga nilai adat, menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, serta menjadi rujukan dalam kehidupan adat.
Terlepas dari kepentingan apa pun, penganugerahan gelar Baginda Pemuka Bangsa kepada Jokowi menunjukkan bahwa tradisi pemberian gelar dalam masyarakat Lampung cukup beragam dan berbeda satu sama lainnya.
Meski begitu, tradisi ini tetap dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. ***
