Mabur.co – Pemerintah secara resmi menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun 2027.
Yang menjadi sorotan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sangat besar. Nilainya mencapai Rp240,2 triliun atau mencapai sekitar 7 persen dari total belanja pemerintah pusat.
Hal itu pun menjadikan kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar dibandingkan seluruh kementerian dan lembaga lainnya.
Dilansir Kompas, besarnya anggaran BGN bahkan melampaui alokasi untuk Kementerian Pertahanan yang mendapat Rp189 triliun dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp139,2 triliun.
Anggaran BGN juga lebih besar dibandingkan Kementerian Kesehatan yang mendapat Rp102,12 triliun serta Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp114,59 triliun.
Sementara itu, Kementerian Agama mendapat Rp87,7 triliun, Kementerian Sosial Rp84,7 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rp65,17 triliun serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp61,10 triliun.
Pemerintah sendiri secara keseluruhan menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam RAPBN 2027. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.362,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah dialokasikan Rp735 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan hingga pengentasan kemiskinan.
Besarnya alokasi anggaran terhadap program MBG ini pun mendapat sorotan dari DPR RI. Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) bahkan mewanti-wanti agar alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
Pelaksanaannya harus mengurangi berbagai risiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif.
“Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” kata Anggota DPR RI Budi Sulistyono Kanang dilansir Antara.
