Mabur.co — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra serta Kalimantan membuat sejumlah negara tetangga Indonesia gerah.
Malaysia dan Brunei Darussalam bahkan sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani dampak kabut asap yang mulai melanda sejumlah wilayah di kawasan negeri mereka.
Dilansir dari media Malaysia, Sinar Harian, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, persoalan kabut asap menjadi salah satu pembahasan dalam Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-27 (ALC-27) bersama Sultan Brunei Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan.
“Kami (Malaysia-Brunei) sepakat untuk menggunakan mekanisme ASEAN sebagai pilihan terbaik. Kami meminta Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan untuk menangani masalah ini,” kata Anwar.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, mengatakan pemerintah Malaysia akan menempuh jalur diplomatik melalui ASEAN terkait persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan ini.
Malaysia juga berencana mengirim surat resmi kepada Sekretariat ASEAN untuk membahas persoalan kabut asap lintas batas tersebut.
Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan di sejumlah wilayah termasuk Indonesia sendiri diketahui menjadi penyebab indeks polusi udara di sejumlah wilayah Malaysia meningkat
Data portal Air Pollutant Index Management System (APIMS) Malaysia menyebut indeks polusi udara di Serian, Sarawak, mencapai 190 pada Senin pagi. Angka tersebut masuk kategori tidak sehat.
Tak hanya itu, sejumlah wilayah lain Malaysia juga mencatat kualitas udara tidak sehat.
Seperti Kuching berada pada angka 182, Samarahan 177, Sarikei dan Sri Aman 173, Sibu 161, Bintulu 157, serta Samalaju dan Mukah masing-masing 156.
Izin Resmi
Sementara itu dilansir Investor.id, pemerintah Indonesia sendiri diketahui telah memberikan izin resmi kepada lembaga Malaysia untuk memasuki wilayah udara guna melakukan operasi modifikasi cuaca.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya kedua negara mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas hingga wilayah sejumlah negara.
Menyikapi hal itu Menteri Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Malaysia, Arthur Joseph Kurup mengatakan pihaknya saat ini tengah menyusun jadwal operasi modifikasi cuaca di wilayah perbatasan kedua negara untuk mengatasi persoalan karhutla ini.
Yakni dengan mengkoordinasikan Badan Pengelolaan Bencana Nasional Malaysia dan Departemen Meteorologi dengan pihak militer Indonesia.
Pemerintah Indonesia sebelumnya menetapkan enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan sebagai wilayah prioritas penanganan karhutla. Keenamnya yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatra Selatan dan Jambi.
Kementerian Kehutanan bersama pihak terkait seperti BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat juga terus melakukan operasi pemadaman dan pengendalian karhutla untuk mencegah kebakaran meluas.
