Mabur.co — Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Masduki, menilai demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta pada Rabu (28/10/2026) merupakan akumulasi kemarahan, kekecewaan, dan protes generasi muda terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum terselesaikan selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Mahasiswa masih memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan sosial dan politik. Aksi tersebut, menjadi gambaran kegelisahan generasi muda terhadap persoalan yang terus berlarut tanpa penyelesaian memadai,” ujarnya, Sabtu (31/10/2026).
Masduki menuturkan bahwa demonstrasi ini adalah ekspresi akumulasi dari kemarahan, ekspresi akumulasi dari kekecewaan, ekspresi akumulasi dari protes anak-anak muda.
“Saya menilai, berbagai persoalan selama dua tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran belum terselesaikan dan berpotensi semakin rumit,” ucapnya.
Momentum 28 Oktober menjadi pengingat bahwa pemuda memiliki sejarah panjang sebagai penggerak perubahan bangsa. Dalam konteks saat ini, mahasiswa mengambil peran dengan menyuarakan kritik dan tuntutan kepada pemerintah. Selain persoalan kebijakan, Masduki menyoroti minimnya figur anak muda di lingkaran kekuasaan yang dapat menjadi teladan bagi generasi mahasiswa.
“Generasi muda membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, serta rekam jejak perjuangan yang jelas,”katanya.
Masduki menilai kritik tersebut juga berkaitan dengan tuntutan mahasiswa agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinan nasional, termasuk posisi wakil presiden.
“Mereka turun untuk meminta Prabowo, kalau peduli anak muda, itu mencari pengganti Gibran. Kalau enggak, ya Prabowo sekalian turun juga,” ujarnya.
Ketika mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai persoalan tersebut, pemerintah perlu melihatnya sebagai sinyal adanya masalah serius yang membutuhkan penyelesaian.
“Saya mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap persoalan publik. Keberanian generasi muda menyampaikan kritik, menurutnya, merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga,”ucapnya.
Selain itu, ketika mahasiswa turun berarti terdapat persoalan yang serius, dan seharusnya bangga dan gembira bahwa generasi muda masih memiliki concern atas situasi yang terjadi.
“Saya mengingatkan aparat kepolisian agar tidak menghadapi gerakan mahasiswa dengan tindakan represif. Sebaliknya, aparat perlu menjamin keamanan peserta aksi sekaligus melindungi hak mereka untuk menyampaikan pendapat,” katanya.
Masduki menyoroti pentingnya kebebasan berekspresi dan akses media bagi kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Pembatasan ruang bagi gerakan kritis, termasuk melalui media, berpotensi menghambat penyampaian aspirasi kepada masyarakat luas.
“Gerakan kritis itu kan butuh pipa, butuh medium, butuh ruang untuk diekspresikan, disalurkan,” ujarnya.
Pembatasan saluran kritik dapat menjadi bentuk represi apabila dilakukan secara sistematis. Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pola pembungkaman yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.
“Kalau kemudian ini terjadi, berarti Prabowo sama saja dengan yang dilakukan mertuanya, Suharto,” katanya.
Demonstrasi merupakan bagian wajar dari dinamika demokrasi. Pemerintah seharusnya merespons aksi tersebut melalui komunikasi publik yang terbuka dan dialogis. Masduki mengingatkan bahwa pernyataan akan menampung aspirasi mahasiswa tidak cukup apabila tidak disertai tindak lanjut konkret.
“Kalau enggak direspons, hanya sekadar pokoknya ini nanti ditampung, ya itu bukan direspons. Itu cuma administratif, itu cuma lipstick,” tegasnya.
Pemerintah perlu menjawab substansi tuntutan mahasiswa melalui kebijakan yang terukur dan dapat dievaluasi masyarakat. Tanpa respons nyata, persoalan yang disuarakan publik berisiko terus berlarut. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Gibran.
Momentum Hari Sumpah Pemuda seharusnya menjadi pengingat bahwa generasi muda bukan sekadar objek kebijakan, melainkan bagian penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong perubahan sosial.
“Saya menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar mahasiswa dapat menyampaikan kritik tanpa intimidasi, sementara pemerintah berkewajiban menjawab tuntutan masyarakat melalui kebijakan dan tindakan nyata,” ucapnya.
