Mabur.co — Kabar mengebohkan kembali mengguncang publik tanah air. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), di tengah menguatnya tekanan politik terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut dia, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan salah satu pembahasannya adalah niat Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, sebagaimana dikutip CNN, Selasa.
Prasetyo sekaligus meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak permohonan pengunduran diri tersebut. Dia mengatakan Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujarnya.
Kabar pengunduran diri Gibran ini muncul ketika tekanan politik di parlemen semakin menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi telah mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan wakil presiden tersebut.
Desakan itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024.
MA memutuskan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah. Putusan itu juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran saat menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3. Hak tersebut dapat digunakan untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Kabar inipun langsung viral dan membuat heboh publik tanah air. Di media sosial banyak masyarakat yang masih tak mempercayai kabar ini. Meski begitu sejumlah warganet mengaku mendukung langkah pengunduran diri Wapres. Namun ada juga yang menyayangkannya.
Akun Threads @mas.yarri misalnya nampak mempertanyakan alasan Gibran baru menyampaikan niat mundur sekarang, bukan sejak awal pencalonan sebagai wakil presiden.
“Kenapa baru sekarang setelah 2 tahun menjabat? Kenapa gak dari awal saat dicalonkan jadi wapres? Bukankah itu sudah jelas NEPOTISME?” tulisnya.
Komentar lain datang dari akun @soebirofatah. Dia menilai pengunduran diri lebih baik dilakukan daripada Gibran harus menghadapi tekanan politik di DPR.
“Lebih baik MUNDUR daripada dipermalukan di Senayan sama anggota DPR,” tulisnya.
Namun, tidak semua warganet menganggap pengunduran diri sebagai langkah yang tepat. Akun @ninoydoang justru berpendapat Gibran seharusnya dimakzulkan.
“Kalau mundur. Masih dapet gaji dan fasilitas macem-macem dari pajak rakyat. No..no..no! Harus di Makzul’kan,” tulisnya.
Sementara itu, akun @oldyrzky menyatakan dukungannya kepada Gibran dengan mengatakan dirinya tidak akan memilih pasangan calon nomor urut 02 jika bukan karena Gibran.
