Mabur.co – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengingatkan pentingnya penerapan konsep ekonomi budaya sirkular atau circular cultural economy (CCE) secara nyata agar dapat melindungi perajin dan pelaku budaya.
Regenerasi Perajin
Konsep yang tengah digagas pemerintah itu tidak boleh hanya berhenti sekadar sebagai wacana karena keberlanjutannya sangat bergantung pada regenerasi perajin di tingkat keluarga dan komunitas desa.
Tanpa adanya proses tersebut, berbagai keterampilan berbasis kearifan lokal seperti membatik, menenun, dan mengukir akan berisiko hilang ketika tidak lagi diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” ujar Lestari dilansir mabur.co dari situs resmi MPR RI, Minggu (27/9/2026).
Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI mengatakan, gagasan ekonomi budaya sirkular tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum atau dituangkan dalam kebijakan. Konsep tersebut harus sampai kepada masyarakat yang sehari-hari menjaga dan mengembangkan aset budaya.
“Tanpa upaya membumikan gagasan ini, kata sirkular hanya akan berputar di atas kertas, tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar memegang aset budaya,” katanya.
Ia mengusulkan, pembangunan CCE dilakukan secara bertahap. Keluarga menjadi tempat untuk menghidupkan kembali keterampilan dasar, kemudian desa membangun jaringan antarperajin dan pelaku budaya.
Klaster Industri
Di tingkat regional, pemerintah dapat mendorong terbentuknya klaster industri. Sementara di tingkat nasional, sistem ekonomi kreatif perlu memberikan dukungan kepada pelaku budaya di tingkat akar rumput.
Menurut Lestari, tahapan tersebut harus disertai payung kebijakan dan anggaran yang jelas agar CCE tidak berhenti sebagai konsep.
“Tanpa payung kebijakan dan anggaran yang terukur, CCE hanya akan menjadi judul seminar,” ujarnya.
Lestari juga mencontohkan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam mengembangkan industri budaya. Pemerintahan Lee Jae Myung menargetkan pasar K-culture mencapai 400 triliun won pada 2030, dengan dukungan dana kebijakan konten sebesar 731,8 miliar won dan berbagai insentif fiskal.
Ekosistem Budaya Berkelanjutan
Ia menilai dukungan fiskal diperlukan untuk membangun ekosistem budaya yang berkelanjutan, bukan sekadar memberikan imbauan kepada pelaku budaya.
Lestari pun mengingatkan pemerintah bahwa hilangnya perajin juga akan berdampak pada hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang akan sangat sulit dikembalikan di masa depan.
“Ketika perajin terakhir di sebuah desa menutup pintu rumah untuk selamanya, tidak ada kebijakan yang bisa menghidupkan kembali tangan-tangan yang telah hilang itu,” kata Lestari.
