Mabur.co- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merayakan hari lahirnya setiap tahun pada 5 Februari. Organisasi kemahasiswaan ini berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dengan sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Islam.
Ada pun tahun 2026 merupakan peringatan HUT HMI ke-79. Peringatan tahun ini mengusung tema ‘Khidmat HMI untuk Indonesia’.
Merujuk situs resmi Pengurus Besar HMI, HMI lahir sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berkomitmen pada keilmuan dan perjuangan kebangsaan.
Sejarah mencatat pendirian HMI tak terlepas dari situasi bangsa pasca-kemerdekaan yang belum stabil.
HMI secara sah berdiri pada 5 Februari 1947 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah. Deklarasi pendirian HMI dilakukan di Yogyakarta dan dipimpin langsung oleh Lafran Pane.
Sejak berdiri, HMI berkembang menjadi organisasi kader yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. HMI memiliki struktur organisasi yang berjenjang, mulai dari komisariat, cabang, badko sampai pengurus besar di tingkat nasional.
Departemen PB HMI 2024-2026, Asep Mahendra, mengatakan pada hari ini 5 Februari 2026 adalah peringatan Dies Natalis HMI yang ke-79.
“Untuk aspek mengenai sejarah dari HMI yang perlu kita ketahui bersama bahwa HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan tertua dan terbesar di Indonesia yang eksis hari ini. HMI adalah organisasi yang lahir dari rahim pergolakan sejarah bangsa di masa-masa genting di awal kemerdekaan. HMI layak kita sebut sebagai anak kandung revolusi,” ujarnya saat diwawancarai mabur.co via telepon, Kamis (5/2/2026).
Asep mengatakan pula, proses pendiriannya terutama di tahap-tahap awal itu, sangat bergejolak di tengah situasi negara yang bisa dikatakan darurat. Karena sedang dihadapkan pada agresi militer Belanda. “
“Saat itu ada polarisasi ideologi yakni masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan, keyakinan, dan ideologi politik yang sangat bertentangan serta ekstrem yang tajam. Di kelompok mahasiswa di dunia pendidikan. Antara mahasiswa yang berpaham sekuler barat yakni paham yang memisahkan agama dari urusan negara, politik, dan ruang publik. Ditambah dengan mahasiswa yang berpaham komunis.
Yakni ideologi, politik, ekonomi, dan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara. Alat produksi dimiliki bersama dan kepemilikan pribadi dihapuskan. Gerakan ini merupakan dua gerakan yang masif di era awal kemerdekaan Indonesia,” ucapnya.
Asep menyatakan juga dari situasi seperti itu, ada seorang tokoh pemuda yang disebut ayahanda yaitu Lavran Paning.
Saat itu HMI didirikan oleh Lafran bersama 13 orang lainnya, yaitu Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Siti Zainah, Maisaroh Hilal (cucu KH. A. Dahlan), Soewali, Yusdi Ghozali (pendiri PII), Mansyur Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayep Razak, Toha Mashudi dan Bidron Hadi.
Mereka mendirikan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tepat pada 5 Februari 1947 atau bertepatan dengan 14 Rajabul Awal, Tahun 1366 Hijriah.
Lokasinya terletak di ruang kuliah 4 Sekolah Tinggi Islam yang kini kemudian berubah menjadi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Pada saat itu ayahanda Lafrani bersama dengan 13 orang rekannya sadar bahwa diperlukan gerakan mahasiswa yang berlandaskan Islam dan juga tetap memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan nasionalisme.
“Landasan berdirinya HMI, datang dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menyampaikan pada peringatan Dies Natalis Pertama HMI tahun 1948. Ia menyebut HMI sebagai harapan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar simbolik, tetapi merupakan sebuah statemen yang menjadi landasan moral bagi teman-teman HMI yang berjuang dan turun ke lapangan. Membentuk korps mahasiswa, bahu-membahu bersama TNI mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.
Asep menuturkan, awal titik temu sejarah HMI, saat ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948.
“Semangat keislaman dan semangat keindonesiaan sebagai satu tarikan napas. Bukan sebagai dua hal yang saling dipertentangkan. Dari sinilah titik temu sejarah yang menyatukan dua kutub menjadikan keislaman dan keindonesiaan,” ucapnya.
Asep menjelaskan, semangat keislaman dan semangat keindonesiaan ini yang menjadikan refleksi.
“Kita sebagai bagian dari HMI, bagaimana HMI itu hadir di masa-masa genting beberapa bulan sebelum kemerdekaan. Hingga kemudian HMI berkembang menjadi sebuah organisasi yang besar. Bukan hanya besar dalam hal jumlah keanggotaan. Namun juga dalam bentuk kontribusi kepada bangsa Indonesia hingga hari ini,” ujarnya.
Asep menuturkan juga, mengenai peran HMI dalam konstelasi politik nasional, ditegaskan HMI bukan merupakan partai politik. Karena jelas dalam anggaran dasar HMI secara eksplisit disampaikan sifat organisasi HMI adalah independen. Tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.
“Kita tidak pungkiri HMI merupakan salah satu inkubator kepemimpinan politik nasional yang terbesar dalam sejarah republik ini. Melibatkan banyak tokoh politik. Peran politik HMI ini, bukanlah dalam artian politik kekuasaan. Kita menyebutnya sebagai politik nilai atau high politik. HMI bergerak pada wilayah yang membentuk kesadaran etika dan orientasi kader. Kita merujuk pada nilai dasar perjuangan (NDP), sebuah rumusan pemikiran yang disusun oleh Cak Nur atau Nurcholis Madjid pada 1969,” ucapnya.
Asep kembali menjelaskan, nilai dasar perjuangan merupakan sebuah pedoman atau sebuah rumusan pemikiran yang membentuk paradigma berpikir kader agar rasional, moderat, inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Kita dalam proses perkaderan, HMI ini lahir dari profil kader ideal yang kita sebut dengan insan cita. Kita memiliki lima kualitas yakni insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi dan insan yang bernapaskan Islam serta insan yang bertanggung jawab.
Insan cinta inilah yang kemudian berdiaspora ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk politik. Kita tidak pungkiri, insan cita menjadi salah satu instrumen untuk membangun bangsa lewat jalur politik meskipun ada banyak jalur,” ucapnya.
Oleh sebab itu, dalam konstelasi politik nasional, setidaknya ada tiga dimensi besar yang dapat disampaikan.
HMI dalam konstelasi politik nasional berperan sebagai penjaga ideologi bangsa. Salah satu yang paling diingat adalah, momentum HMI bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI). Menjadikan arah menyelamatkan ideologi Pancasila, kemudian sebagai motor perubahan dan reformasi.
“Saat peristiwa reformasi, tahun 1998, pasca-transisi dari orde lama ke orde baru, momentum yang bisa dikatakan sebagai momentum yang sangat menentukan arah bangsa Indonesia. Di momentum krusial ini, HMI kembali hadir bersama dengan rakyat turun ke jalan mengartikulasikan tuntutan demokratisasi. Supremasi hukum dan keadilan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa. Mahasiswa bersama masyarakat, bersama gerakan mahasiswa yang lain hadir di dalam politik pada masa itu,” ucapnya.
Terkait nasib para pendiri HMI, inilah yang menjadi bagian paradoks sekaligus yang paling mengharukan dalam sejarah HMI. Ketika HMI tumbuh besar dan dalam perjalanan banyak melahirkan tokoh nasional, para pendirinya justru menjalani hidup yang sederhana.
Hidup di jalan sunyi. Bisa dilihat biografi ataupun riwayat hidup dari salah satu tokoh sentral pendirian HMI yaitu ayahanda Profesor Lavran Pane, menjadi anti-tesis dari budaya elitis dan hedonisme kekuasaan.
“Meskipun beliau merupakan guru besar ilmu politik yang mengajar di berbagai perguruan tinggi, terutama juga di IKIP Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Tetap saja sederhana. Beliau juga mengajar di UGM dan UI. Sejarah mencatat bahwa setiap berangkat mengajar dengan sepeda ontel. Menolak untuk menerima menggunakan fasilitas negara yang tidak perlu. Beliau menjadi teladan bagi kader.
Kalau melihat dalam pendirian HMI juga ada 13 tokoh lain, sama dengan para pendekar lain. Sebut saja Kartono Zarkasyi atau Dahlan Husein Siti Zainah. Mereka kembali ke masyarakat sebagai pendidik, ada juga yang sebagai birokrat di berbagai daerah. Ada juga sebagai penggerak sosial keagamaan. Mereka berdakwah di jalan masing-masing.
Mereka semua tidak menjadikan HMI sebagai komoditas politik atau alat untuk akumulasi kekayaan. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan ayahanda Lavran Pane. Di mana pun kita berkiprah, silakan. Peran apa yang mau kita ambil, silakan. Mau jadi politisi silakan, mau jadi birokrat silakan, mau jadi pengusaha silakan, mau jadi pendidik pun silakan. Tetapi satu hal yakni semangat ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an harus kita pegang terus,” ucapnya.
Asep menandaskan, bagi kader HMI penghargaan terbesar para pendiri itu bukanlah soal gelar, bukan soal julukan, bukan soal kekuasaan. Tapi soal keteladanan integritas yang mereka wariskan hingga saat ini. Itu merupakan suatu penghargaan yang sangat mahal.
“Para pendiri founding fathers dari HMI mengajarkan bahwa HMI adalah ladang pengabdian, amal jariyah, bukan ladang pencarian. Bukan alat akumulasi kekayaan, bukan juga sebagai komunitas politik. HMI adalah sebagai ladang pengabdian,” tegasnya. ***
