Mabur.co – Setelah ramai soal ungkapan “inflasi pengamat” yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, beberapa waktu lalu, publik pun mulai kembali bersuara lantang menanggapi ungkapan tersebut.
Salah satunya datang dari pengamat itu sendiri, sebagai pihak yang turut disinggung oleh Seskab Teddy.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ungkapan semacam itu semakin mempertegas dugaan, bahwa Prabowo adalah presiden yang antikritik.
“Saya tekankan kepada pemerintah agar bisa menghentikan pernyataan-pernyataan yang kesannya meremehkan para pengamat. Karena pengamat adalah orang-orang yang berasal dari background yang jelas serta kredibel, dan tidak hanya asal bicara saja,” terang Usman dalam sebuah forum diskusi di Universitas Indonesia, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Tribunnews, Selasa (14/4/2026).
Usman pun menekankan bahwa pengamat adalah pihak yang objektif memandang Indonesia secara lebih luas, dan bersentuhan langsung dengan realita masyarakat sehari-hari.
Sementara pemerintah seringkali melihat sesuatu berdasarkan kepentingannya sendiri, dan menutup-nutupi celah-celah yang dianggap berbahaya jika diketahui oleh publik.
“Pengamat itu justru bisa membantu pemerintah, untuk memahami kondisi masyarakat secara objektif. Masukan-masukan dari pengamat juga bisa menjadi semacam “angin segar” bagi pemerintah, supaya kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” tambah Usman.
Usman pun mengingatkan pemerintah, khususnya presiden Prabowo Subianto, bahwa tidak semua laporan yang diterima itu akurat, dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
Karena bisa jadi, data-data yang disajikan dalam laporan itu telah dimanipulasi sedemikian rupa, agar membuat presiden tampak senang, alias menerapkan prinsip “Asal Bapak (Prabowo) Senang” (ABS). (*)
