Mabur.co- Setiap tahun pada 11 Maret diperingati sebagai hari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Surat itu ditetapkan tanggal 11 Maret 1966. Supersemar menjadi salah satu penanda paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia.
Pada hari itu, lahir sebuah dokumen yang dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Supersemar adalah surat yang menjadi penanda peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru.
Kata Supersemar sendiri merupakan singkatan dari Super Perintah 11 Maret 1966. Surat perintah ini dikeluarkan oleh presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno kepada Letjen Soeharto.
Keberadaan dari Supersemar memang tidak boleh dilupakan dari catatan sejarah. Sebab, adanya Supersemar bisa mengubah wajah politik yang ada di Indonesia secara drastis.
Meski begitu, perlu diketahui juga jika keberadaan dari naskah Supersemar yang asli sampai saat ini belum diketahui keberadaanya.
Mengutip Modul Sejarah Indonesia Kemdikbud, Supersemar tidak hanya mengubah konfigurasi kekuasaan nasional, tetapi juga membuka jalan bagi peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru.
Situasi politik Indonesia menjelang Supersemar berada dalam kondisi genting. Pasca-peristiwa G30S 1965, negara diliputi ketegangan antar-kekuatan politik, militer, dan massa.
Posisi Presiden Soekarno semakin terdesak, sementara peran militer, khususnya Soeharto selaku Panglima Kostrad, semakin dominan dalam pengendalian keamanan.
Peristiwa 11 Maret sendiri berlangsung dalam suasana tidak biasa. Sidang kabinet di Istana Merdeka mendadak terganggu oleh kehadiran pasukan bersenjata tak dikenal.
Soekarno kemudian meninggalkan sidang dan menuju Istana Bogor. Di sanalah, menurut berbagai catatan, tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M. Yusuf, menemui Soekarno dan menyampaikan kondisi keamanan yang dianggap genting. Dari pertemuan inilah Supersemar lahir.
Isi Supersemar pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun, dokumen ini justru menjadi kontroversial.
Pada 12 Maret 1966 usai menerima Supersemar, Soeharto mengambil tindakan dengan membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia. Kemudian pada Maret 1967, dalam Sidang Istimewa MPRS di Jakarta, Soeharto diangkat menjadi presiden. ***
