Mabur.co – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui adanya kelalaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait pemberian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan kepada siswa penerima manfaat di sekolah.
SPPG yang kedapatan melakukan pelanggaran juga telah mendapatkan peringatan, serta beberapa di antaranya juga telah di-suspend (dinonaktifkan sementara).
Namun menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, setiap SPPG yang telah meracuni anak-anak penerima manfaat, seharusnya izinnya ditutup secara permanen, agar dapat memberikan efek jera.
Sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada oknum-oknum “nakal” yang hanya berusaha mengambil keuntungan dari program ini, tanpa benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa-siswi penerima manfaat.
Dadan sendiri sampai saat ini belum pernah melakukan penutupan SPPG secara permanen. Karena ia meyakini, setiap SPPG yang melakukan kesalahan (menyebabkan keracunan dan sebagainya) telah belajar dari kesalahannya, dan tidak mengulangi untuk kedua kalinya.
“Kalau ada mitra SPPG yang melakukan kesalahan prosedur, kami (dari BGN) cenderung mengingatkan, dengan peringatan kesatu, kedua, dan ketiga, dan mungkin permanen. Kejadian keracunan yang terjadi di satu SPPG itu tidak pernah terulang di SPPG yang sama. (Setelah diberikan peringatan pertama) SPPG yang mengalami kejadian (keracunan) cenderung akan melakukan operasi yang lebih baik setelah itu,” ucap Kepala BGN, Dadan Hindayana, seperti dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Selasa (14/4/2026).
Dadan juga memastikan, bahwa setiap SPPG yang beroperasi harus terus melakukan continuous improvement, atau peningkatan berkelanjutan dalam berbagai aspek, untuk dapat memastikan pelayanan prima bagi seluruh penerima manfaat, yang merupakan aset bangsa di masa depan.
“Tidak ada uang serupiah pun dari pemerintah untuk pembangunan SPPG ini. Baik itu membangun fasilitas, menyiapkan peralatan, membangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) itu semua dibangun oleh mitra (SPPG). Oleh sebab itu, kami selalu berprinsip dengan yang namanya continuous improvement, yakni peningkatan berkelanjutan dari masing-masing SPPG, dan semua itu harus dilakukan dengan biaya dari mereka sendiri,” tambah Dadan.
Meskipun terus menuai kritik terkait maraknya kasus keracunan di berbagai daerah, Dadan memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh, agar program kesayangan presiden Prabowo ini bisa terus berjalan dan memberi manfaat secara nyata bagi anak-anak generasi penerus bangsa.
Sekaligus meneruskan agenda korupsi “terselubung” di kalangan pejabat negara. (*)
